Demokrasi di era Joko Widodo (Jokowi) makin terancam jika kasus penusukan terhadap Kolonel (Purn) Sugeng Waras tidak bisa diselesaikan termasuk menangkap pelaku dan membawa ke pengadilan.
“Jika kejadian ini dibiarkan dan tidak diselesaikan secara tuntas. Proses demokrasi semakin terancam karena diduga ada pihak-pihak yang tidak kuat menerima kritik muncullah perilaku, sadis, barbar dan sangat keji dengan perilaku menyerang secara fisik,” kata Koalisi Aksi Penyelamatkan Indonesia (KAMI) Lintas Provinsi dalam pernyataan kepada redaksi www.suaranasional.com, Jumat (30/12/2022). “Salah satu cirinya adalah penyelesaian kasus diambangkan,” ungkapnya.
KAMI Lintas Provinsi mengutuk aksi kekerasan secara sadis, kejam dan brutal melalui penusukan terhadap Kolonel (Purn) Sugeng Waras. “Kepolisian harus segera menangkap pelaku, mengungkap kejadian tersebut secara tuntas. maupun kasus kekerasan lainnya termasuk kasus KM 50,” paparnya.
Atas kejadian kekerasan melalui penyerangan tersebut, KAMI Lintas Provinsi meminta rakyat Indonesia tidak boleh ada langkah mundur dan surut untuk terus menyuarakan dan memperjuangkan kebenaran, keadilan dan tegaknya demokrasi dan kedaulatan rakyat di Indonesia.
Sugeng Waras, selain Ketua Umum FPPI (Forum Purnawirawan Perjuangan Indonesia) adalah aktivis Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), terus menyuarakan kebenaran dan keadilan baik melalui aksi-aksi maupun dalam bentuk tulisan yang kritis dan analitis tentang kondisi bangsa dan negara yang telah mengalami pembusukan dan terus berjalan ke jurang kehancurannya.
“Perilaku sadis dan kejam melalui serangan kekerasan menggunakan senpi atau sajam yang akan mengakibatkan hilang nyawa manusia seperti kasus KM 50 atau yang menyebabkan luka-luka seperti yang dialami oleh Kolonel (Purn) Sugeng Waras sangatlah berbahaya. Apalagi jika ada indikasi keterlibatan kekuasaan,” pungkasnya.
