Indonesia makin lancar menuju Otoritarisme setelah Menteri Dalam Negeri yang juga mantan Kapolri Tito Karnavian memimpin tim RKUHP pemerintah.
“Makin lancar jalan kembali menuju otoritarianisme,” kata wartawan senior Gigin Praginanto di akun Twitter-nya @giginpraginanto, Selasa (6/12/2022).
Gigin mengatakan seperti itu menanggapi berita dari CNN Indonesia berjudul “Tito Jadi Menko Polhukam Ad Interim, Pimpin Tim RKUHP Pemerintah”.
RKUHP, kata Gigin membuat Indonesia bukan negara demokrasi di mana ada partisipasi masyarakat dalam menyuarakan pendapat.
“Demokrasi akan tinggal kenangan, digusur oleh korporatisme yang mengatur segala aspek kehidupan masyarakat,” ungkapnya.
Menurut Gigin, RKUHP merupakan eksploitasi manusia atas manusia.
“Para guru besar dan doktor hukum penyusun RKUHP tampaknya membayangkan diri sebagai hulubalang monarki absolut yang menjalankan tugas untuk mengamankan posisi penguasa sampai akhir zaman,” jelas Gigin.
Presiden Jokowi menunjuk Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) ad interim.
Tito menggantikan posisi yang ditinggalkan Mahfud MD untuk sementara waktu. Hal itu dilakukan, karena Mahfud sedang berkunjung ke India bersama sejumlah ulama.
“Rekan-rekan sekalian, jadi saya bukan sebagai Mendagri ini, selaku ad interim Bapak Menko Polhukam ya, sebagai koordinator karena Bapak Menko Polhukam sedang ke luar negeri,” kata Tito setelah rapat tentang RKUHP di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (28/11).
Pada saat yang sama, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly juga pergi ke luar negeri. Hal itu membuat Tito menjadi koordinator pembahasan RKUHP dari pemerintah.
Tito pun memimpin tim pemerintah untuk melaporkan perkembangan pembahasan RKUHP kepada Presiden Jokowi. Dia berkata RKUHP tinggal menunggu pengesahan di sidang paripurna DPR.
“Nanti perkembangannya kita tunggu paripurna tingkat II, menunggu kabar dari DPR RI,” ujar Tito.
