Rezim Joko Widodo (Jokowi) tidak perlu intervensi Muktamar Muhammadiyah ke-48 di Solo. Muhamamdiyah sebagai organisasi keagamaan dan sosial berdiri sebelum ada negara Indonesia dan selalu independen dalam gerakannya.
Demikian dikatakan Aktivis Muhammadiyah DKI Farid Idris dalam pernyataan kepada redaksi www.suaranasional.com, Rabu (9/11/2022). “Muktamar Muhammadiyah selalu sejuk tanpa ada kegaduhan dalam pemilihan Ketua Umum,” ungkapnya.
Kata Farid, Rezim Jokowi tak perlu memaksakan ‘orangnya’ untuk menduduki di kepengurusan Muhamamdiyah. “Muhamamdiyah mempunyai mekanisme yang ketat untuk menentukan calon Ketua Umum,” papar Farid.
Farid mengatakan, kader Muhammadiyah akan terus menjaga organisasi ini dari intervensi pihak manapun. “Sikap politik Muhamamdiyah sangat jelas amar maruf nahi munkar. Bukan bagian dari partai politik,” ungkap Farid.
Momentum Muktamar Muhammadiyah ke-48, kata Farid menjadikan persyarikatan menyinari perdamaian dan kemasalahatan bagi bangsa Indonesia. “Muhamamdiyah untuk Islam, bangsa dan negara,” pungkas Farid.
