Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono seorang politisi yang bekerja dengan keberpihakan politik tertentu.
“Pj Gubernur DKI ini ternyata bukan administrator sekalipun punya latar belakang birokrasi. Tapi, politisi yg bekerja dg keberpihakan politik,” kata Guru Besar UMS Prof Aidul Fitriciada di akun Twitter-nya @AidulFa, Jumat (21/10/2022).
Aidul mengatakan seperti itu menanggapi berita dari gelora berjudul “Politisi Golkar Ingatkan Heru Budi Jangan Hanya Layani Nafsu Ahoker, Bisa Peruncing Polarisasi”
Aidul mengingatkan Pj untuk menggantikan kepala daerah hasil pilkada agar tidak terjebak dalam kontestasi politik 2024.
“Padahal penunjukan Pj untuk menggantikan KDH hasil Pilkada dimaksudkan agar pemda tidak terjebak dlm kontestasi politik di 2024,” ungkapnya.
Kata Aidul, kondisi politik DKI mungkin akan bertambah buruk jika polarisasi semakin dibesar-besarkan oleh Pj Gubernur Heru Budi Hartono.
Selain itu, ia mengatakan, kerja Pj Gubernur lebih ringan. Tinggal mengoptimalkan saja dan menambah kekurangan yang ada. “Dengan catatan tidak dibumbui dengan gimmick politik yang tidak perlu,” pungkasnya.
