Mantan Presidium GMNI: Poros Politik Jokowi Berkiblat ke China Komunis

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam kebijakannya lebih berkiblat ke China Komunis. Atas nama investasi di era Jokowi, ribuan TKA China ada di Indonesia.

“Poros politik Jokowi yang berkiblat ke negara Cina komunis. Jokowi secara sadar dan sengaja telah mengubah haluan sekaligus mengkhianati sistem politik luar negeri Indonesia,” kata mantan Presidium GMNI Yusuf Blegur kepada redaksi www.suaranasional.com, Senen (19/9/2022). “Dengan sekonyong-konyong membangun kerjasama Indonesia dan China yang berlebihan dan tidak seimbang bagi kepentingan nasional,” ungkapnya.

Kata Yusuf, hubungan Indonesia dan China secara teknis tidak layak dikatakan taktis dan strategis, tetapi merupakan relasi yang merugikan, merendahkan dan mengancam kedaulatan negara bagi kepentingan Indonesia sendiri.

“Dalam bidang ekonomi misalnya soal utang, Indonesia tidak hanya masuk dalam “debt trap” yang berpotensi membuat keuangan negara mengalami kebangkrutan. Lebih parahnya, posisi tawar Indonesia menjadi rendah di hadapan China karena utang menjulang dan melilit,” jelasnya.

Baca juga:  Meleset, Target Waktu Pembangunan Gedung Satpol PP DKI

Kompensasi pemberian utang oleh China berupa TKA, teknologi dan sarana prasarana lainnya dari China, bukan hanya memperluas lapangan kerja bagi rakyat negeri Tirai Bambu dan menyebakan bertambahnya angka pengangguran bagi rakyat Indonesia.

“Dampak susulan utang luar negeri dari China juga berpotensi memiskinkan rakyat, saat pemerintah menghapuskan subsidi atau menghilangkan kewajiban negara membiayai kebutuhan rakyat, karena harus membayar bunga utang dan utang pokok yang sangat besar,” papar Yusuf.

Dalam soal politik juga, belum pernah ada beberapa partai politik yang melakukan pendidikan kader politik ke China yang notabene berlandaskan faham komunis. Termasuk PDIP dan Golkar serta beberapa partai berbasis nasionalis dan agama yang bangga dan menikmati mempelajari ideologi yang mengabaikan keberadaan Tuhan.

Baca juga:  Pendukung LGBT Hartoyo Tuding NU Terima Dana Asing

“Sangat naif dan konyol saat partai politik menjadi sumber dari segala sumber kekuasaan baik dalam tatanan legislatif, eksekutif dan yudikatif.gejala itu dapat dinilai bahwa komunisme sejatinya telah masuk terlalu dalam dan dominan dalam struktur partai politik dan pemerintahan,” tegas Yusuf.

Dalam kesengsaraan dan penderitaan yang sedemikian rupa, kehidupan rakyat begitu miris dan memprihatinkan. Semua serba dikuasai China.

“Selain ideologi, ekonomi, politik, hukum, budaya dan bahkan pertahanan keamanan semua dikendalikan China. Pribumi yang jelata hanya menjadi budak di negerinya, bagai terasing di rumahnya sendiri,” pungkas Yusuf.