Reshuffle 2022 dengan masuknya Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan diduga untuk memperpanjang jabatan presiden.
“Zulkifli Hasan yang usulkan tiga periode dikasih jabatan menteri. Ini diduga hasil ucapan terima kasih Jokowi ke Zulkifli Hasan,” kata aktivis Muhammadiyah DKI Farid Idris kepada redaksi www.suaranasional.com, Sabtu (18/6/2022).
Menurut Farid, Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) PAN, Golkar dan PPP sudah masuk pemerintahan Jokowi sehingga bisa mengendalikan parlemen untuk amandemen UUD 45.
“Saat ini mayoritas parlemen berpihak kepada penguasa sehingga melakukan amandemen UUD 45 terutama pasal masa jabatan sangat mungkin dilakukan,” jelasnya.
Kata Farid, Zulkifli Hasan pun masih di bawah kendali Luhut Binsar Pandjaitan yang menjadi dalang perpanjangan masa jabatan presiden.
“Zulkifli Hasan mengaku masalah minyak goreng curah diserahkan ke Luhut. Ini menunjukkan Luhut mengendalikan para menteri terutama dari partai politik,” ungkap Farid.
Farid mengatakan, RKUHP saja yang pembahasannya tertutup menunjukkan parlemen bisa menyusupkan pasal-pasal yang merusak demokrasi dan mengancam rakyat.
“Di era Rezim Jokowi, semua bisa dimainkan di parlemen mulai dari revisi UU KPK, Omnibus law Cipta Kerja sama perpanjang jabatan presiden,” tegas Farid.
Pengalaman Rezim Jokowi dalam mengendalikan demo kata Farid membuat penguasa bisa seenaknya sendiri membuat UU atau kebijakan yang menyengsarakan rakyat.
“Jika ada amandemen UUD 45 memperpanjang jabatan presiden dan didemo besar-besaran, pemerintah sudah menyiapkan strategi jitu,” pungkas Farid.
