Oleh: Tarmidzi Yusuf (Pegiat Dakwah dan Sosial)
Ganjar Pranowo semakin sulit mendapat tiket Pilpres dari PDIP. Respon orang-orang terdekat Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri semakin menyulitkan posisi Ganjar Pranowo.
Belajar dari pengalaman Pilpres 2014 yang lalu dimana Putri Mahkota PDIP, Puan Maharani gagal bertarung di Pilpres 2014. Tiket PDIP kala itu jatuh ke tangan Jokowi.
Pada saat itu sebenarnya sudah ada Perjanjian Batu Tulis sebagai bagian deal-deal politik antara Megawati Soekarnoputri dengan Prabowo Subianto. Kabarnya, PDIP akan mengusung Prabowo Subianto di Pilpres 2014 sebagai kompensasi bersedianya Prabowo Subianto menjadi Cawapresnya Megawati Soekarnoputri di Pilpres 2009 yang lalu.
Perjanjian Batu Tulis tinggal kenangan. Duet Prabowo-Puan di Pilpres 2014 buyar. Tiket PDIP jatuh ke tangan Jokowi. Konon elektabilitas Jokowi kala itu jauh melampaui elektabilitas Puan Maharani maupun Prabowo Subianto.
Kabarnya Megawati Soekarnoputri di fait accompli marah. Penyebab kemarahan Megawati Soekarnoputri karena di fait accompli. Terlalu dini kader PDIP dari Faksi Batak menyuarakan dukungannya terhadap pencapresan Jokowi. Akibat teriakan lantang mendukung pencalonan Jokowi tersebut, Megawati Soekarnoputri merasa di fait accompli. Kader tersebut akhirnya masuk kotak. Gagal jadi menteri, gagal pula masuk Senayan.
Sekarang terjadi sebaliknya. Faksi Batak ramai-ramai menolak Ganjar Pranowo maju Pilpres 2024 melalui PDIP. Hanya perannya berbeda. Kali ini tegak lurus dengan kebijakan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.
Peta politik 2014 tentu saja sangat berbeda dengan 2024. Ganjar Pranowo ingin mengulang sejarah Jokowi. Digadang-gadang seperti Jokowi tahun 2014. Bakal sulit bagi Ganjar Pranowo mendapatkan tiket dari PDIP. Apalagi ada dugaan rekayasa elektabilitas Ganjar Pranowo versi lembaga survei.
Sejarah itu ingin diulang kembali oleh Jokowi dan Ganjar Pranowo di tahun 2024. Sayangnya hingga hari ini, pintu untuk Ganjar Pranowo hampir dapat dipastikan telah tertutup rapat. Hubungan antara MSP dengan Jokowi dan Ganjar Pranowo pun makin renggang.
Setidaknya ada tiga alasan mengapa Megawati Soekarnoputri dan PDIP menutup rapat tiket Pilpres 2024 untuk Ganjar Pranowo:
Pertama, Megawati Soekarnoputri kecewa. Petugas partai yang diemban Jokowi tidak menguntungkan secara politik bagi Megawati Soekarnoputri dan PDIP. Dua periode kepresidenan Jokowi lebih dekat ke Luhut Binsar Panjaitan ketimbang Megawati Soekarnoputri.
Kedua, Pos-pos strategis di kabinet Jokowi-JK maupun Jokowi-Amin tidak diberikan Jokowi ke orang-orang kepercayaan Megawati Soekarnoputri.
Malah tragis. Periode pertama Jokowi 2014-2019, banyak kader PDIP yang menjabat kepala daerah dan anggota DPR terseret kasus korupsi saat Jaksa Agung dipegang kader NasDem. Mungkin dari sinilah awal mulanya keretakan hubungan Megawati Soekarnoputri dengan Surya Paloh.
Lebih tragis lagi periode kedua Jokowi 2019-2024. Bukan rahasia umum lagi saling bongkar kasus antara Faksi Teuku Umar dengan Faksi Medan Merdeka Utara. Skandal Jiwasraya dan Harun Masiku disebut-sebut bagian dari perseteruan itu.
Ketiga, Kegagalan Jokowi meloloskan RUU Haluan Ideologi Pancasila atau HIP. Sementara PDIP selalu mendukung kebijakan Jokowi terutama saat lolosnya UU Omnibus Law dan UU IKN yang kontroversial itu. Jokowi dianggap setengah hati memperjuangkan aspirasi politik PDIP.
Andai MSP dan PDIP konsisten mendukung duet Prabowo-Puan hendak berlabuh ke partai apa Ganjar Pranowo? Akankah Ganjar Pranowo terpental dari arena Pilpres 2024 atau malah bergandeng tangan dengan Anies Baswedan? Membuka peluang duet Anies-Ganjar.
Benarkah gonjang-ganjing akan digelarnya Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar ada kaitannya dengan pencalonan Ganjar Pranowo melalui Partai Golkar? Ada rumor permintaan dari Medan Merdeka Utara ke Anggrek Neli Murni untuk memuluskan pencapresan Ganjar Pranowo.
Wallahua’lam bish-shawab
Kawasan Pendidikan Tinggi Jatinangor, 6 Dzulqa’dah 1443/6 Juni 2022
