Permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar masyarakat berhemat untuk mengantisipasi segala kemungkinan krisis di masa depan memang sudah seharusnya.
“Hanya saja, berhemat sebaiknya dimulai dari pemerintah. Jokowi dapat memulai dengan menunda pembangunan IKN,” kata Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga kepada redaksi www.suaranasional.com, Jumat (27/5/2022).
Kata Jamiluddin, kalau Jokowi menunda pembangunan IKN, maka pemerintah sudah melakukan penghematan luar biasa. Pemerintah juga akan dinilai rakyatnya sudah melakukan pembangunan berdasarkan skala prioritas. “Contoh tersebut diperlukan karena masyarakat Indonesia masih suka menyontoh pimpinannya. Kalau pimpinannya memintah rakyat berhemat dan hal itu diikuti dengan contoh nyata, maka mayoritas rakyatnya akan berperilaku sama,” jelasnya.
Sebaliknya, rakyat akan menertawakan pemimpinnya yang hanya bisa menyarankan tapi tanpa contoh. Pemimpin seperti itu tidak akan diikuti oleh rakyatnya.
Menurut Jamiluddin, perilaku hemat memang sudah menjadi tuntutan masyarakat modern. Karena itu, pemerintah memang sudah seharusnya berhemat dalam menggunakan anggaran. Hal itu memang harus dilakukan ada tidaknya krisis.
“Kiranya kurang tepat bila Jokowi mengajak masyarakat berhemat untuk mengantisipasi kemungkinan krisis di masa depan. Ajakan berhemat sudah seharusnya digemakan kepada masyarakat karena Indonesia sudah menjadi negara modern,” pungkasnya.
