Kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Papua merugikan bahkan memunculkan pembunuhan warga di Bumi Cendrawasih.
“Wajah @jokowi di west Papua penuh dengan darah, kelak org Papua akan ingat bahwa jaman Jokowi banyak org Papua yg dibunuh ketika bersuarah secara damai,” kata mantan tahanan politik kasus Papua Ambrosius Mulait di akun Twitter-nya @Mulalt, Rabu (25/5/2022).
Kata Ambrosius, Presiden Jokowi memaksakan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua. “Setelah memaksakan DOB jadi apakah @jokowi akan krim militer untuk mengamankan investasi kelapa sawit di boven, Digul, & Merauke Papua selatan,” jelasnya.
Ambrosius mengatakan, pemekaran wilayah di Papua hanya untuk mengeruk kekayaan. “Pemekaran untuk keruk kekayaan orang Papua itu namanya penjajahan & Pendudukan,” ungkap Ambrosius.
Direktur Aliansi Demokrasi untuk Papua (ALDP), Anum Siregar, menilai pertemuan tersebut sebagai politik pecah karena suara MRP saat ini tengah terbelah soal isu Otsus dan DOB.
“Jakarta untuk kesekian kalinya melakukan politik pecah belah. Kami tidak mau terjebak apalagi memperuncing ketegangan diantara internal anggota MRP, ” ujar Anum dalam keterangannya, Sabtu (21/5/2022).
Anum juga menyatakan bahwa anggota MRP yang hadir tidak mendapatkan mandat ataupun surat tugas dari lembaga tersebut.
Dalam pertemuan itu, salah satu perwakilan MRP, Mathius Awoitauw mengatakan masyarakat Papua mendukung adanya Otonomi Khusus dan DOB. Bahkan menurut dia, hal ini merupakan keinginan masyarakat Papua sejak puluhan tahun lalu.
MRP pun telah membantah pernyataan Mathius tersebut. Menurut organisasi ini, masyarakat orang asli Papua memiliki banyak kekhawatiran dan keberatan atas rencana pembentukan DOB tersebut. MRP juga telah melayangkan gugatan terhadap revisi UU Otsus Papua kepada Mahkamah Konstitusi.
