Pernyataan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) yang menyebutkan bahwa Direktur Utama PT Pertamina, Nicke Widyawati tidak kooperatif saat akan diperiksa terkait dugaan gratifikasi yang diterima Wakil Ketua, Lili Pintauli Siregar (LPS). Menurut Ketua Umum Pusat Kedaulatan Rakyat (PAKAR) Razikin, tidak demikian adanya, Dirut Pertamina Nicky Nicke Widyawati hanya meminta direschedule 1 hari yakni tanggal 27 April.
“Saya kira itu sesuatu yang normal, mengingat Dirut Pertamina juga pada saat jadwal klarifikasi Dewas KPK tanggal 26 April ada kegiatan lain yang harus dilaksanakan. Jadi Dewas jangan dulu menyimpulkan Dirut Pertamina tidak kooporatif dan itu dapat menggiring opini bahwa Pertamina tidak pro pemberantasan Korupsi”.
Jadi pada titik itu, Razikin yang juga Ketua Hukum dan HAM Pemuda Muhammadiyah ini, mendorong Dirut Pertamina untuk memberikan klarifikasi secara terang benderang di hadapan Dewas KPK, karena itu semua adalah bagian upaya pencegahan dan pemberantasn Korupsi. Pak Erick Thohir sebagai Menteri BUMN sangat tegas soal korupsi dan Dirut Pertamina saya kira akan bekerja sama dan dengan Dewas KPK untuk menuntaskan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Lili Pantuali Siregar.
Sebelumnya Anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris di Jakarta, Selasa (26/4/2022) mengatakan Dirut Pertamina tidak kooperatif dan mengimbau pemeriksaan pelanggaran etik pimpinan KPK Lili Pintauli Siregar.
Seperti diketahui, Lili Pintauli Siregar kembali dilaporkan ke Dewas KPK atas pelanggaran etik, yaitu dugaan menerima gratifikasi berupa fasilitas untuk menonton MotoGP Mandalika.
Lili diduga mendapatkan fasilitas menonton MotoGP per tanggal 18 sampai 20 Maret 2022 pada Grandstand Premium Zona A-Red. Selain itu, Lili juga diyakini mendapatkan fasilitas menginap di Amber Lombok Resort pada tanggal 16 Maret sampai 22 Maret 2022.
