Aparat penegak hukum harus segera mengusut dugaan keterlibatan Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) dan keluarganya Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam dugaan keterlibatan dengan pengusaha minyak goreng yang sedang bermasalah. Santer beredar pengusaha minyak goreng yang bermasalah hukum itu membiayai penundaan pemilu 2024.
“LBP & keluarga presiden memiliki kaitan pengusaha migor yang bermasalah. Menkopolhukam Mahfud MD harus berkoordinasi dengan KPK, Kejaksaan Agung dan Kepolisian untuk mengusut kasus ini,” kata aktivis Mujahid 212 Damai Hari Lubis kepada redaksi www.suaranasional.com, Senen (25/4/2022).
Damai juga menyoroti mandeg bisnis PCR LBP yang sudah dilaporkan ke aparat penegak hukum. “Bisnis tersebut tidak merujuk PERPRES No.12 Tahun 2021 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah,” ungkapnya.
Kata Damai, sikap Jokowi yang diam terhadap bisnis PCR LBP muncul persepsi publik mantan Wali Kota Solo diduga mendapat bagian. “Jika presiden diam khawatir muncul persepsi: presiden kebagian?” papar Damai.
