Ormas Nasionalis Kombatan (Komunitas Banteng Asli Nusantara) mengapresiasi terobosan berani Kejaksaan Agung membongkar ‘kebobrokan’ kinerja Kementerian Perdagangan. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri (Dirjen Diglu) sebagai tersangka gaduh kelangkaan minyak goreng di Tanah Air. Kombatan menduga tindakan Dirjen itu bukan sekadar orientasi memperkaya diri, namun ada tujuan politik besar ingin menghancurkan trust Presiden Jokowi. Sekaligus, menciptakan keresahan dan kegaduhan di masyarakat.
“Tindakan pelanggaran hukum Dirjen itu patut diduga bernuansa ada skenario besar politik pembusukan kinerja pemerintahan Presiden Jokowi. Faktanya konkret, Indonesia yang diakui dunia merupakan penghasil sawit terbesar, mendadak berbalik dihinakan situasi rakyat antre Migor (minyak goreng),” kata Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Kombatan, Budi Mulyawan di Jakarta, Jumat (22/4/2022).
Budi Mulyawan yang akrab dipanggil Cepi mengingatkan, para elite agar tidak bermain api di tengah rakyat kecil yang masih menghadapi hidup susah akibat pandemi Covid-19. Karena itu, kata Budi, Kombatan mendukung tekad Jaksa Agung ST Burhanuddin membongkar skandal Migor hingga tuntas. Termasuk, mengambil tindakan hukum hingga level menteri jika terbukti terlibat.
“Masyarakat pasti juga ikut mendukung penuh terobosan berani memidanakan para biang kerok kelangkaan Migor yang menyusahkan rakyat banyak. Setidaknya marwah penegak hukum Kejaksaan Agung di mata masyarakat tidak lagi tergeser KPK,” katanya.
“Kita patut mengapresiasi gebrakan-gebrakan berani Jaksa Agung dalam menangani kasus-kasus korupsi besar dari mulai Jiwasraya, Asabri, PT Garuda Indonesia,” ungkap Cepi.
Diketahui, Menteri Perdagangan Mohammad Lutfi obral janji “Omdo” (Omong Doang) akan mengumumkan tersangka mafia Migor. Kenyataannya, lebih sebulan janji tidak terwujud. Polri pun “angkat tangan” dan menyatakan tidak ditemukan bukti ada tersangka. Belakangan, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengumumkan pihaknya menetapkan 4 tersangka mafia penyebab gaduh Migor langka di Tanah Air.
Dirjen Diglu Indrasari Wisnu Wardhana merupakan tersangka dugaan menerima suap terkait mengelurkan izin ekspor Migor yang melanggar Undang Undang hingga berdampak kebutuhan nasional langka. Tersangka berikutnya, Master Parulian Tumanggor merupakan Komisiaris Utama PT Wilmar Nabati Indonesia. Kejagung mendapatkan bukti Parulian menjalin komunikasi intens dengan Dirjen Indrasari terkait penerbitan izin Persetujuan Ekspor untuk PT Wilmar Nabati Indonesia dengan PT Multimas Nabati Asahan, meski melanggar syarat dalam perundang-undangan.
Komunikasi instens dengan tersangka itu juga dilakukan tersanga Stanley MA, Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Grup. Begitu pula tersangka Pierre Togar Sitanggung, General Manager di Bagian General Affair PT Musim Mas. Ini terkait penerbitan izin Persetujuan Ekspor PT Musim Mas. Pengajuan permohonan izinnya tidak memenuhi syarat distribusi kebutuhan dalam negeri.
Kombatan, kata Cepi mencermati memasuki 2022 ini, situasi suhu politik tidak lagi hanya menghangat, namun terasa mulai memasuki tahapan memanas terkait Pilpres 2024. Apalagi, espektasi kinerja Kabinet dikendorkan masa jabatan Presiden Jokowi akan “tutup buku” di 2024. Walau begitu, Cepi mengingatkan para elite di lingkaran Jokowi baik di dalam maupun di luar ‘Istana’ agar tidak “tutup mata” mengorbankan rakyat.
“Skandal Migor ini nyata-nyata yang disasar rakyat Indonesia. Khususnya, kalangan ibu-ibu rumah tangga. Terbukti, ketika terjadi kelangkaan dan harga minyak goreng mahal, para ibu di mana-mana mengeluh dan protes, bahkan gaduh antre. Ujung-ujungnya yang disalahkan Presiden Jokowi,” tandas Cepi.
Lihat saja, lanjut Cepi, demo mahasiswa 11 April lalu. Isu seksi yang jadi prioritas diangkat salah satunya minyak goreng mahal. Bahkan, lawan politik Istana juga menjadikan isu Migor bahan provokasi melengserkan Jokowi.
“Gebrakan Kejagung mengungkap mafia Migor kalau sampai ada menteri yang terseret ikut jadi tersangka, setidaknya akan menjadi warning bagi para pembantu Presiden Jokowi di kabinet. Jangan coba-coba ada yang bermain, apalagi sampai menyasar trust Presiden Jokowi yang efektif hanya tinggal tidak sampai dua tahun,” kata Cepi, mengingatkan.
