Kasus Arteria Dahlan tidak dilanjutkan aparat kepolisian karena sebagai anggota DPR memiliki hak imunitas sangat aneh. Arteria sedang menghina masyarakat Sunda dalam sebuah forum konsultasi dengan Kejagung.
“Kasus Arteria Dahlan yang berlindung dibalik imunitas dewan, itu aneh. Tidak sejalan dengan filosofi hak imunitas yang diberikan kepada DPR,” kata sastrawan politik Ahmad Khozinudin kepada redaksi www.suaranasional.com, Senen (6/2/2022).
Kata Khozinudin, Arteria Dahlan, bukan sedang menjalankan fungsi kontrol kepada eksekutif. Tetapi sedang menghina masyarakat Sunda dalam sebuah forum konsultasi dengan Kejagung.
“Arteria, bahkan tidak pernah mengkritik keras kebijakan Presiden. Bukan hanya Arteria, DPR secara keseluruhan juga bungkam pada sejumlah pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden,” ungkapnya.
Sederhana saja, untuk urusan protokol kesehatan yang berulangkali dilanggar oleh Presiden. Adakah Arteria Dahlan atau DPR mengkritik Presiden? memanggil Presiden untuk dimintai keterangan? atau bahkan, menyampaikan hak menyatakan pendapat terhadap sejumlah kebohongan Presiden?
Khozinudin mengatakan, fungsi kontrol DPR mandul. Maka, sejumlah masyarakat sipil menjalankan fungsi tersebut, tanpa dibayar seperti anggota DPR.
Wartawan Edy Mulyadi, sejatinya sedang melakukan kontrol terhadap eksekutif dalam kasus proyek IKN. Apa yang dilakukan oleh Wartawan Edy Mulyadi, semestinya tidak perlu, jika saja DPR telah menjalankan fungsinya.
Faktanya, DPR koor mengikuti kehendak Presiden untuk membuat proyek IKN. DPR mengabaikan suara rakyat yang mengkritik proyek IKN.
“Lalu, karena itu Edy Mulyadi ditahan sementara Arteria Dahlan melenggang bebas ? inikah keadilan hukum yang dikehendaki oleh segenap rakyat Indonesia?” ujarnya.
