Sejarah telah mencatat dengan terpilihnya Johnny Gerard Plate satu-satunya putra daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia, ini merupakan suatu kebanggaan bagi warga Provinsi Nusa Tenggara Timur, namun demikian pada perkembangannya, selama 1 tahun menjabat sebagai Menteri Komunikasi & Informasi, yang semestinya Kominfo punya peran sebagai jembatan. Kalau sebagai jembatan, maka ujungnya di dua belah pihak. Perkuat dua titik masing-masing, baik titik dari sisi pemerintah maupun titik dari sisi masyarakat, tapi ternyata Johnny Gerard Plate, justru tidak menjadikan Kemenkominfo sebagai jembatan yang memperkuat masyarakat, akan tetapi realitasnya justru memperlemah dan mendorong terciptanya perpecahan, demikian disampaikan Roy juru bicara Aliansi Gerakan Masyarakat (AL-GERAM) NTT saat dihubungi awak media, Jumat, 4 Februari 2022 di Jakarta.
“Beliau malahan mendorong terciptanya perpecahan di kalangan warga anggota ORARI, dengan mengeluarkan Surat Keputusan mengeluarkan surat keputusan no.575 Tahun 2021 Tentang Pengukuhan Kepengurusan Pusat Organisasi Amatir Radio Indonesia periode 2021-2026, adapun kepengurusan tersebut hasil penyelenggaraan Munas XI ORARI Lanjutan yang melanggar AD/ART ORARI,” ungkap Roy
Bukan hanya itu, lanjut Roy, dengan adanya Surat Keputusan tersebut menunjukkan perilaku kesewenang-wenangan seorang pejabat negara yang diduga melanggar prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan bersih, ini juga merupakan fakta bahwa Johnny Gerard Plate bertindak tidak sesuai dengan perilaku seorang pejabat negara, sikap tersebut kemudian memicu adanya dugaan tindak pidana gratifikasi terhadap Menkominfo Johnny Gerard Plate dilakukan oleh pihak-pihak yang ingin memimpin dan sekaligus akan menjadikan ORARI sebagai ladang bisnis teknologi informasi yang berasal dari negeri China, yang diduga bermodus operandi pembuatan Surat Keputusan No.575 Tahun 2021 Tentang Pengukuhan Kepengurusan Pusat Organisasi Amatir Radio Indonesia periode 2021-2026.
“Dugaan gratifikasi tersebut, itu sudah dilaporkan oleh rekan-rekan kami dari jaringan muda NTT ke KPK, dan kami sangat berharap KPK segera menindaklanjutinya, hal ini juga yang mendorong kami mengganggap bahwa Johnny Gerard Plate sudah tidak layak lagi menjabat sebagai Menkominfo,” tukas Roy.
Hal senada juga disampaikan H.M Kristo Pakur yang juga bergabung di Aliansi Gerakan Masyarakat NTT, saat dihubungi di tempat terpisah, kepada awak media, Jumat, 4/2/2022 di Jakarta, ia mengatakan bahwa sikap dan kebijakan Menkominfo Johnny Gerard Plate yang juga masih menjabat sebagai Sekjen DPP Partai NasDem tersebut, mengindikasikan adanya tindakan konspiratif yang di duga menguntungkan kepentingan partai NasDem yang diduga akan menjadikan ORARI sebagai alat kepentingan politik Partai NasDem dan juga diduga untuk dijadikan ladang bisnis Partai NasDem untuk kepentingan mengisi pundi-pundi logistik menghadapi pemilu legislatif maupun pemilu Presiden yang diadakan tanggal 14 Februari 2024 mendatang.
“Tentunya sikap dan langkah konspiratif tersebut, sangat bertentangan dengan visi missi pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Bapak Ir Joko Widodo & Wapres Bapak KH Ma’ruf Amin, dan bahkan menurut kami ini merupakan duri dalam daging atau virus atau benalu membahayakan di Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin, karena itu harus segera di amputasi, sebelum menjalar ke mana-mana.”ucap H.M Kristo Pakur.
Karena itulah, lanjut H.M Kristo Pakur, dirinya bersama rekan-rekan aktivis Milineal asal Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang tergabung di Aliansi Gerakan Masyarakat NTT telah mengirim surat ke Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), untuk mendesak Wantimpres memberikan masukan atau pun saran kepada Presiden Joko Widodo, agar mencopot Johnny Gerard Plate dari jabatannya sebagai Menkominfo di Kabinet Indonesia Maju.
“Ya, apabila Presiden Joko Widodo tidak segera mencopot Johnny Gerard Plate dari jabatannya sebagai Menkominfo, dapat mengakibatkan menurunnya kepercayaan masyarakat Indonesia, dan juga dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat Internasional kepada Presiden Joko Widodo, sebab ORARI ini sudah menjadi anggota Organisasi Internasional, bahkan salah seorang anggotanya menjadi Presiden IARU (Organisasi Amatir Radio Internasional), nah kalau sampai masyarakat International mengetahui ORARI terpecah belah, pasti yang malu bukan hanya Presiden Jokowi yang juga sebagai tokoh dunia, melainkan seluruh rakyat Indonesia, akan merasa malu, atas kejadian tersebut,” pungkas HM Kristo Pakur. ( * Salimah)
