Komisi II DPR RI bersama dengan Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menyepakati jadwal pelaksanaan Pemilu dilakukan pada 14 Februari 2024.
Kesepakatan itu dilakukan dalam Rapat Kerja Komisi II yang digelar di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Senin (24/01/2022).
Menanggapi kesepakatan jadwal itu, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) Anshar Manrulu menyambut baik penetapan tersebut lantaran hal ini akan memberikan kepastian sekaligus mengubur isu-isu yang beredar terkait penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan Presiden.
“Prinsipnya PRIMA siap, kami sudah mempersiapkan struktur partai sampai tingkat kecamatan dan segala kebutuhan administrasi dengan bergotong royong. Bahkan, jika Pemilu tahun depan juga kita siap,” ujar dia dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (25/01).
Anshar menyampaikan, PRIMA akan memberi warna baru di Pemilu 2024 mendatang dengan menawarkan politik gagasan dan siap untuk beradu program dengan partai lain.
“Keberpihakan kami yang jelas pada kaum 99 persen dan tegas menentang oligarki,” tegasnya.
Ia juga menyoroti persoalan jadwal pemilu ini, menurut dia, pasca reformasi pembahasan jadwal paling alot adalah penetapan jadwal Pemilu 2024. Padahal, lanjut Anshar, penetapan jadwal pemilu merupakan kewenangan KPU seperti diatur dalam UU Nomor 7 tahun 2017.
Anshar mengungkapkan, sebenarnya pembahasan jadwal pemilu tidak perlu menghabiskan banyak energi. Justru yang lebih krusial adalah pembahasan mengenai desain pelaksanaan pemilu dan penghitungan suara yang efisien.
Hal itu agar tidak terulang petaka ratusan pelaksana pemilu meninggal dan ribuan lainnya jatuh sakit karena kelelahan mengawal proses perhitungan suara dan penetapan hasil yang terlalu panjang di tempat pemungutan suara (TPS).
“Sehingga tidak perlu menghabiskan banyak energi membahas ini. Yang lebih krusial dari penentuan jadwal ini, adalah bagaimana mendesain pelaksanaan pemilu dan perhitungan suara yang lebih efisien,” tuturnya.
Anshar mengatakan, saat ini yang penting untuk diperhatikan adalah menciptakan iklim kampanye yang sehat dan mendidik. Hal itu dilakukan agar dalam pemilu yang ditonjolkan adalah gagasan dan program dari kandidat, bukan cacian maupun fitnah.
“Ini agar benar-benar bisa memberikan edukasi politik yang baik. Jadi benar-benar pesta demokrasi, bukan disebut pesta tapi kesannya horor,” tutupnya.
