Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) harus dipecat dari komisaris utama (komut) Pertamina yang berencana menghapus premium dan pertalite. Kebijakan Ahok ini merugikan rakyat kecil.
“Rencana Pertamina menghapus premium dan pertalite membuat masyarakat terpaksa menggunakan bahan bakar pertamax untuk kendaraan mereka yang jangkauan harganya lebih mahal, padahal ekonomi masyarakat WNI. Kebijakan ini merugikan rakyat kecil dan Ahok harus segera dipecat,” kata aktivis Mujahid 212 Damai Hari Lubis kepada redaksi www.suaranasional.com, Senen (27/12/2021).
Kata Damai, Pertamina di bawah komisaris utama Ahok justru mengalami kerugian padahal menjadi pemain utama dalam penjualan BBM.
“Di bawah Komisaris Ahok Pertamina sudah mengalami dua kali kerugian. Padahal sebelumnya Ahok pernah omong besar dengan pernyataannya mengelola Pertamina sambil tutup mata aja pasti untung,” jelas Damai.
Ia heran Menteri BUMN Erick Thohir tidak memecat Ahok yang telah merugikan Pertamina serta kebijakannya menghapus premium dan pertalite yang merugikan masyarakat kecil.
“Namun herannya Erick Thohir tetap tidak memberhentikan serta menggantinya dengan orang lain yang lebih mumpuni, atau mungkin ada faktor sosok atau figur yang berpengaruh di negara ini mempertahankan Ahok?” jelasnya.
“Publik juga sangat meragukan akuntabilitas Ahok, sebab publik tahu berdasarkan temuan BPK, Ahok “terpapar korupsi” saat ia menjabat Gubernur DKI, maka dari beberapa sisi negatif yang ada pada jati diri Ahok, semestinya Erick jangan pakai lama perlu segera berhentikan Ahok selaku komisaris utama Pertamina,” pungkasnya.