Rezim Joko Widodo (Jokowi) menyusahkan rakyat atas rencana menghapus premium dan pertalite.
“Sekarang premium sudah tidak dijual dan diikuti pertalite. Rezim Jokowi menyusahkan rakyat,” kata aktivis Malapetaka Limabelas Januari (Malari) 74 Salim Hutadjulu kepada redaksi www.suaranasional.com, Kamis (23/12/2021).
Menurut tahanan politik era Soeharto menghapus premium dan pertalite membuat kebutuhan barang pokok naik. “Pendapatan rakyat tetap dan barang naik otomatis angka kemiskinan meningkat,” paparnya.
Kata Salim, kebijakan Rezim Jokowi lebih banyak memberikan keuntungan kepada pengusaha. “Penghapusan premium dan pertalite akan dijawab para pengusaha dengan membuat SPBU kecil di beberapa kampung. Ini semacam ritel SPBU,” ungkap Salim.
Ia khawatir, rakyat akan melakukan protes besar-besaran atas kebijakan Rezim Jokowi tidak berpihak kepada masyarakat kecil. “Rakyat mempunyai cara sendiri untuk memprotes pemerintah,” paparnya.
Pertamina telah menyiapkan strategi jangka panjang terkait penghapusan Premium, penggunaan Pertalite, yang juga akan digantikan Pertamax. Hal ini sejalan dengan misi pemerintah menggunakan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan.
Mengutip dari Kontan.co.id yang mendapat dokumen risalah rapat kerja DPR dengan Pertamina, Kamis (23/12/2021), strategi penghapusan itu merupakan penyederhanaan varian produk dan sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK), tentang baku mutu emisi gas buang kendaraan bermotor tipe baru untuk kendaraan bermotor roda empat atau lebih.
Permen KLHK tersebut, pemerintah menetapkan BBM tipe euro 4 atau setara BBM oktan 91 ke atas mulai tahun 2019 secara bertahap hingga 2021. Adapun yang kadar oktannya di bawah 91 atau masuk standar euro 2 saat ini adalah Premium dan Pertalite.