Presidium ARM: Oknum Pejabat Berbisnis PCR Merupakan Kejahatan Sangat Besar

Uncategorized

Oknum pejabat negara yang berbisnis PCR di saat pandemi Covid-19 merupakan kejahatan sangat besar.

“Oknum pejabat negara berbisnis PCR merupakan kejahatan yang sangat besar. Berapa triliun yang dihasilkan oknum pejabat LBP dan Erick Thohir,” kata Presidium ARM Menuk Wulandari dalam pernyataannya kepada redaksi www.suaranasional.com, Rabu (15/12/2021).

Menuk Wulandari meminta rakyat Indonesia dan aktivis untuk fokus dalam kasus menteri berbisnis PCR. “Kita fokus PCR jangan mau dialihkan,” jelasnya.

Di saat rakyat dikandangkan dengan PPKM, kata Menuk Wulandari justru ada oknum pejabat yang rekeningnya terisi terus dengan bisnis PCR.

Sebelumnya, Luhut mengaku siap diaudit dan diperiksa terkait tes PCR. “Yang paling gampang, kita nggak usah marah-marah, audit saja. Siap banget (diaudit),” ungkapnya dalam wawancara dengan CNN Indonesia TV yang tayang Jumat (12/11) sore.

Ia juga menyatakan siap dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah sejumlah orang melaporkan persoalan ini ke lembaga anti rasuah itu. Luhut mengklaim tidak ada yang ia takutkan sepanjang ia tidak melakukan yang dituduhkan.

“Siap saja kenapa sih nggak? Enggak ada yang saya takutin sepanjang saya itu tidak melakukan itu,” tutur Luhut.

“Dari awal tidak ada ke kantong saya satu peser, buat saya itu untuk apa sih?” kata Luhut.

Sementara itu, Kementerian BUMN membantah isu mengenai Menteri BUMN Erick Thohir terlibat dalam bisnis tes PCR, dan menegaskan ketentuan mengenai PCR tidak pernah dikeluarkan oleh Kementerian BUMN.

“Bisa kita lihat dari data, sampai kemarin tes PCR itu mencapai 28,4 juta di seluruh Indonesia. Sementara PT Genomik Solidaritas Indonesia atau GSI yang dikaitkan dengan Bapak Erick itu tes PCR yang dilakukan sebanyak 700.000. Jadi bisa dikatakan hanya 2,5 persen dari total tes PCR yang sudah dilakukan di Indonesia. Jadi 97,5 persen lainnya dilakukan pihak lain,” kata Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga dalam keterangan resminya di Jakarta, Selasa (2/11/2021).

Kemudian di GSI sendiri, lanjut Arya, memang ada yang namanya Yayasan Adaro sebagai pemegang saham dan ini adalah yayasan kemanusiaan, sahamnya hanya 6 persen.