Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini harus belajar dari Pemprov DKI dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) dengan sistem pengawasan dan kualitas barang seperti beras sangat baik.
“Seolah-olah orang miskin tak layak mendapat bansos yang layak. Perspektif itu yang harus diubah, sebagaimana sudah dilakukan di Jakarta. Di DKI Jakarta warga mendapat beras kualitas premium. Warga menilai berasnya enak, pulen,” kata Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga kepada www.suaranasional.com, Ahad (22/8/2021).
Ia mengatakan, bansos yang diberikan pemerintah kepada warga miskin masih menimbulkan masalah. Masih ditemukan beras tak layak dan daging ayam busuk yang diterima keluarga penerima manfaat (KPM).
Hal itu sebetulnya tidak perlu terjadi bila sistem distribusi bansos sudah baik. Kalau masih ditemukan beras tak layak dan daging ayam yang busuk, maka dapat dipastikan sistem distribusinya bermasalah.
Kata Jamiluddin, Menteri Sosial harus lebih jelas lagi menetapkan standar kualitas bansos yang akan diberikan. Standar itu tersosialisasi dengan baik hingga petugas lapangan memiliki persepsi yang sama mengenai kualitas bansos yang akan dibagikan.
“Menteri Sosial juga perlu mengevaluasi sistem distribusi dan sistem pengawasan bansos. Kalau hal itu tidak diperbaiki, maka masalah yang sama akan terus berulang,” paparnya.
Untuk itu, Menteri Sosial harus lebih banyak meluangkan waktunya untuk menangani sistem bansos yang pas untuk geografis Indonesia. “Ini akan lebih baik daripada lebih banyak blusukan. Sebab, level menteri seharusnya lebih fokus menata sistem, bukan wara wiri dan marah-marah,” pungkasnya