Wakil Ketua Umum Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) Alif Kamal mengatakan dengan tidak dijadikannya angka kematian sebagai salah satu indikator penanganan covid 19, menunjukan pemerintah sudah kalah dalam perang melawan pandemi.
“Logikanya gimana coba? Ada pasien positif terus kritis & meninggal. Nah kalau sudah meninggal & kasus kematian ini bertambah banyak dan itu tidak disebut gimana kita mau tahu bahwa situasi kita dalam kondisi kritis atau tidak?” kata Alif kepada www.suaranasional.com, Kamis (12/8/2021).
Alif mengatakan, kalau persoalannya pada input data kematian harusnya sistemnya diperbaiki dan masa pandemi sudah satu tahun.
“Kalau pola penanganan pemerintah masih seperti ini terus, ya kita tidak bisa berharap banyak pandemi ini selesai. Ini sama saja pemerintah “TKO” melawan covid 19, mau dilanjutkanpun tetap akan kalah. Apalagi orang yang ditunjuk oleh Presiden dalam menangani pandemi ini orangnya itu-itusaja, yang sudah terbukti gagal dalam menjalankan tugasnya,” jelas Alif.
Koordinator PPKM Jawa-Bali Luhut Binsar Pandjaitan mengeluarkan indikator kematian dalam penilaian PPKM level karena adanya input data yang tidak update, sehingga menimbulkan distorsi dalam penilaian.
Sedangkan Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jodi Mahardi, mengatakan banyak angka kematian Covid-19 yang tertumpuk-tumpuk dan dicicil pelaporannya sehingga pembaruan data terlambat. Kondisi ini menjadi alasan bagi pemerintah untuk tidak memasukkan indikator kematian dalam evaluasi PPKM level 4.
“Jadi terjadi distorsi atau bias pada analisis sehingga sulit menilai perkembangan situasi satu daerah. Data yang bias menyebabkan penilaian yang kurang akurat terhadap level PPKM di suatu daerah,” ujar Jodi dalam keterangan tertulisnya, Rabu (11/8/2021).