Sebagian masyarakat tak mengikuti PPKM karena Presiden Jokowi menyerahkan kewenangan dalam mengatasi Covid-19 ke Luhut Binsar Pandjaitan.
“Sebagian masyarakat tidak mengikuti kebijakan PPKM karena masalah trust. Hal ini sudah berulang diungkap namun Presiden Jokowi tetap saja mempercayakan koordinator PPKM kepada Luhut Binsar Panjaitan,” kata Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga kepada www.suaranasional.com, Senin (26/7/2021).
Kata Jamiluddin, saatnya Luhut Binsar Panjaitan ditepikan dari penanganan Covid-19. Presiden Jokowi sudah saatnya mengambil tongkat komando memimpin PPKM. “Mana tahu, kepercayaan masyarakat kembali pulih bila Presiden Jokowi yang jadu komando PPKM,” ungkapnya.
Ia mengatakan, perpanjangan PPKM dikhawatirkan tidak akan membawa dampak signifikan pada penurunan kasus Covid-19. Kalau masalah trust ini tidak diatasi. Sebagian masyarakat akan tetap sulit mempercayai kemungkinan keberhasilan kebijakan yang diambil.
“Bahkan tidak menutup kemungkinan masalah trust ini akan semakin menukik tajam. Kalau ini yang terjadi, perpanjangan PPKM dihawatirkan tidak akan menurunkan kasus Covid-19 secara siginifikan,” jelasnya.
Selain itu, ia mengatakan, memperpanjang PPKM menunjukkan kebijakan pemerintah dalam penanganan Covid-19 masih jauh dari efektif. Masalah kebijakan ini seharusnya di evaluasi pemerintah agar ditemukan formulasi kebijakan baru yang lebih efektif.
“Evaluasi juga perlu difokuskan pada koordintor PPKM. Sebab, sebagus apa pun kebijakan yang diambil namun bila koordinatornya tidak dipercaya, maka sebagian masyarakat akan sulit mengikuti kebijakan yang diambil pemerintah,” pungkasnya.