Komunikasi Pemerintah Joko Widodo (Jokowi) sangat buruk terhadap masyarakat terkait Covid-19.
“Komunikasi publik yang berkaitan dengan Covid-19 selama ini jauh dari pesan-pesan yang berisi optimisme dan ketenangan. Komunikasi ala pemerintah lebih dominan berisi pesan-pesan yang memuat kepentingannya daripada kepentingan masyarakat,” kata Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga kepada www.suaranasional.com, Senen (19/7/2021).
Kata Jamiluddin, komunikasi yang dikembangkan lebih banyak berisi paksaan, baik berupa sanksi, ancaman, kekhawatiran, atau ketakutan. Penyampaian pesan-pesan semacam ini disebut komunikasi koersif.
“Komunikasi koersif semakin banyak mengemuka sejak pemerintah memberlakukan PPKM Darurat se Jawa – Bali. Pesan-pesan yang memuat sanksi dan ancaman begitu dominan sehingga masyarakat merasa tidak nyaman dan dirundung ketakutan,” ungkapnya.
Padahal, dalam berbagai riset menunjukan, pesan-pesan menakutkan (koersif) tidak efektif digunakan kepada khalayak yang mengalami situasi krisis. Khalayak seperti ini dalam jangka panjang sudah hilang rasa takutnya.
Kata Jamiluddin, masyarakat diberikan pesan-pesan koersif justeru akan menjadi bumerang. Publik akan melakukan perlawanan demi mempertahankan hidup dan kehidupannya.
“Pesan-pesan seperti itu semakin tidak efektif karena disampaikan oleh orang yang tidak kredibel. Suka tidak suka, kredibilitas pemerintah pusat, terutama yang bertanggung jawab menangani PPKM Darurat, bukanlah sosok yang dipercaya masyarakat,” pungkasnya