Pembatalan pemberangkatan ibadah haji tahun ini bukan kesalahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena batas waktu yang ditentukan belum ada kabar dari Kerajaan Arab Saudi.
Demikian dikatakan Ketua Umum Perhimpunan Pergerakan Jejaring Nasional Aktivis (PPJNA) 98 Anto Kusumayuda dalam pernyataan kepada www.suaranasional.com, Ahad (6/6/2021). “Persiapan haji membutuhkan persiapan yang lama karena terkait pemondokan, manasik haji, namun pihak Kerajaan Arab Saudi tidak ada kejelasan,” ungkapnya.
Kata Anto, pemerintah melalui Menteri Agama Yaqut Cholil Qaumas sangat tepat tidak memberangkatkan ibadah haji tahun ini dan itu didukung berbagai ormas Islam di antaranya NU, Muhammadiyah, MUI, Persis, Al Irsyad dan lain sebagainya. “Hanya kalangan tertentu yang mencoba mempolitisasi pembatalan ibadah haji untuk menyerang Presiden Jokowi,” jelas alumni Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) ini.
Anto juga menyesalkan surat Dubes Arab Saudi untuk Indonesia Essam Bin Ahmed Bin Abid Althaqafi untuk Ketua DPR Puan Maharani mengklarifikasi pernyataan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily. “Dubes sudah menyalahi etika diplomasi dengan mengiriimkan surat itu. Harusnya Dubes datang saja ke DPR menemui Sufmi Dasco dan Ace untuk meminta klarifikasi. Surat Dubes justru membuat ketegangan Saudi-RI,” jelasnya.
Persoalan pembatalan ibadah haji, kata Anto ada hikmahnya agar untuk bersabar dan tawakal. “Sebagai umat Islam, pembatalan haji harus disikapi dengan kesabaran bukan menyebarkan kebenciaan,” ungkap Anto.