Anies Baswedan memiliki kelemahan dalam manajerial Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kelemahan ini terindikasi banyak pejabat di lingkungan Pemprov DKI dan sikap boikot ASN DKI terhadap lelang jabatan eselon II.
“Kepada Gubernur Anies, saya minta agar melakukan introspeksi. Tidak perlu malu mengakui kekurangan-kekurangan manajerial dalam memimpin Pemprov DKI,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR F-PKB Luqman Hakim kepada wartawan, Selasa (25/5/2021).
Kata Luqman, pemerintah pusat bisa membantu Pemprov DKI jika Anies terbuka menyatakan tidak mampu mengelola birokrasi di Jakarta.
“Jika Gubernur Anies bersedia terbuka mengakui ketidakmampuannya dalam memimpin birokrasi, akan sangat membantu pemerintah pusat untuk memperbaiki kehidupan birokrasi di DKI. Tolong jangan korbankan hak rakyat untuk mendapatkan pelayanan,” ucapnya.
Luqman mengatakan banyaknya pejabat yang mundur menjadi tanda ada permasalahan serius di bawah kepemimpinan Anies Baswedan. Dia meminta Kemendagri, KASN, hingga BKN menelusuri permasalahan tersebut.
“Kejadian-kejadian itu mengisyaratkan ada masalah serius dalam manajemen kepemimpinan Gubernur DKI Anies Baswedan. Problemnya-detailnya apa? Sebaiknya Kemendagri, KASN, dan BKN mulai melakukan kajian mendalam atas masalah-masalah di dalam birokrasi Pemprov DKI,” jelasnya.
“Apakah terkait langsung dengan kapasitas manajerial kepemimpinan Gubernur Anies atau terkait dengan sikap kepemimpinan Gubernur yang mengganggu kondusivitas lingkungan kerja Pemprov? Semua perlu dicari akar masalahnya secara terang,” pungkas Luqman.