Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) walaupun membela Novel Baswedan cs yang gagal mengikuti Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Mantan Wali Kota Solo itu masih dianggap melemahkan KPK karena membiarkan UU KPK terbaru.
“Bela Novel Baswedan Cs yang gagal tes TWK tapi membiarkan UU KPK yang terbaru. Tindakan Jokowi ini masih melemahkan KPK,” kata pengamat politik Muslim Arbi kepada www.suaranasional.com, Selasa (18/5/2021).
Menurut Muslim, berbagai tokoh pegiat antikorupsi menginginkan Presiden Jokowi mengeluarkan Perppu untuk membatalkan UU KPK terbaru. “UU KPK terbaru itu isinya sangat melemahkan,” papar Muslim.
Muslim mengatakan, Novel Cs bisa tersingkir di KPK walaupun terlihat dibela Presiden Jokowi. “KPK di bawah Firli bisa melakukan penyingkiran Novel Cs secara halus dengan dibuat tidak nyaman bekerja di lembaga antirasuah itu,” ungkapnya.
Ia menilai, Jokowi ingin dianggap mendukung penguatan KPK dengan membela Novel cs yang gagal tes TWK. “Publik juga tahu cara politik Jokowi agar dianggap mendukung penguatan KPK faktanya masih membiarkan UU KPK yang melemahkan lembaga antirasuah,” papar Muslim.
Selain itu, kata Muslim, memahami pernyataan Jokowi biasanya dengan berlawanan. “Misalnya Jokowi mendukung penguatan KPK faktanya pelemahan, Jokowi menolak utang faktanya utang,” jelasnya.
Jokowi menegaskan KPK harus memiliki SDM terbaik yang berkomitmen dalam pemberantasan korupsi. Pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN harus menjadi bagian dari upaya pemberantasan korupsi itu.
“Hasil Tes Wawasan Kebangsaan hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan KPK, baik terhadap individu atau institusi KPK dan tidak serta merta menjadi dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes,” kata Jokowi dalam tayangan video di YouTube Sekretariat Presiden, Senin (17/5/2021).
Jokowi tidak setuju 75 pegawai yang tidak lolos TWK itu diberhentikan. Menurutnya, masih ada opsi lain, yaitu pendidikan kedinasan.
“Kalau dianggap ada kekurangan, saya berpendapat masih ada peluang untuk memperbaiki melalui pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan,” kata Jokowi dalam siaran virtual YouTube Sekretariat Presiden, Senin (17/5/2021).
“Dan perlu segera dilakukan langkah-langkah perbaikan pada level individual maupun organisasi,” ujar Jokowi.