Intelektual dan akademisi harus menyuarakan perlawanan atas penempatan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
Demikian dikatakan aktivis Malapetka Limabelas Januari (Malari) 74 Salim Hutadjulu dalam pernyataan kepada www.suaranasional.com, Senin (3/5/2021). “Ketua Dewan Pengarah BRIN itu harus kalangan intelektual yang independen bukan partisian politik,” ungkapnya.
Kata tahanan politik era Soeharto, publik juga mempertanyakan kapasitas intelektual Megawati sehingga bisa menjabat Ketua Dewan Pengarah BRIN. “Kalau BRIN lebih nuansa politisnya, lembaga ini tidak bisa produk unggulan untuk bangsa dan negara,” jelas Salim.
Salim mengatakan, kalangan DPR juga tidak bisa hanya diam saja ketika Megawati menjabat Ketua Dewan Pengarah BRIN. “DPR itu digaji dari uang rakyat harus menyuarakan suara rakyat,” pungkasnya.
Dewan Penasihat Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA) Herlambang P. Wiratraman berpendapat ditempatkannya Megawati sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN justru merupakan kemunduran. Dengan kapasitas politik Megawati yang begitu besar dalam rezim kekuasaan hari ini, kata Herlambang, bukan tidak mungkin ada intervensi kekuasaan atau partai penguasa dalam strategi atau implementasi riset Indonesia ke depannya.
“Intervensi kekuasaan bahkan intervensi selevel parpol PDIP yang berkuasa hari ini sangat mungkin besar pengaruhnya di pelaksanaan atau implementasi riset-riset, strategi riset di Indonesia,” ujar dia.
Berikutnya, Herlambang menilai ada persoalan paradigmatik dari pandangan Megawati mengenai lembaga riset. Ia merujuk pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan itu yang pernah menyebut upaya pengembangan lembaga riset yang otonom adalah untuk membumikan Pancasila. Ucapan itu disampaikan Megawati dalam HUT ke-46 PDI Perjuangan di Kemayoran, Jakarta Pusat, pada 10 Januari 2019 lalu.
Menurut Herlambang, lembaga riset semestinya untuk memperkuat dan mengutamakan sains. Ia menilai tujuan membumikan Pancasila lewat lembaga riset justru menyerupai tindakan pemerintah Orde Baru.