Presiden Joko Widodo (Jokowi) perlu dikasih cermin atas pernyataanya yang menginginkan militer Myanmar menhentikan kekerasan membebaskan tahanan politik (tapol).
Demikian dikatakan pengamat seniman politik Mustari atau biasa dipanggil Si Bangsat Kalem (SBK) dalam pernyataan kepada www.suaranasional.com, Sabtu (24/4/2021). “Di bawah Presiden Jokowi, Jumhur Hidayat cs sebagai tapol belum dibebaskan,” ungkapnya.
Kata SBK, para pemimpin negara ASEAN lainnya akan tertawa atas pernyataan Jokowi itu. “Para pemimpin negara ASEAN tahu, Indonesia di bawah Jokowi terjadi banyak pelanggaran HAM seperti di Papua, kasus di depan Bawaslu, pembunuhan enam Laskar FPI,” jelas SBK.
SBK mengatakan, pemimpin militer Myanmar yang datang di Jakarta menghadiri KTT ASEAN menunjukkan Presiden Jokowi tidak pedulu pelanggaran HAM. “Kalau peduli pelanggaran HAM, pemimpin militer Myanmar tidak perlu diundang di KTT ASEAN di Jakarta,” paparnya.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung situasi di Myanmar dalam pidatonya di ASEAN Leader’s Meeting 2021. Jokowi menyatakan bahwa apa yang terjadi tidak dapat diterima dan tidak boleh terus berlangsung.
“Kekerasan harus dihentikan dan demokrasi stabilitas dan perdamaian di Myanmar harus segera dikembalikan. Kepentingan rakyat Myanmar harus selalu menjadi prioritas,” kata Jokowi di Jakarta, Sabtu (24/4/2021).
Selain itu, dalam pertemuan ini Jokowi juga menyampaikan pentingnya pimpinan militer Myanmar untuk memberikan komitmen penghentian penggunaan kekerasan. Di saat yang sama semua pihak harus menahan diri sehingga ketenangan dapat diredakan.
“Permintaan komitmen kedua, proses dialog yang inklusif harus segera dimulai. Tahanan politik harus segera dibebaskan. Dan perlu dibentuk spesial envoy ASEAN yaitu Sekjen dan ketua ASEAN mendorong dialog dengan semua pihak di Myanmar,” tambahnya.