Bila hasil survei invalid tapi tetap digunakan untuk menggiring masyarakat memilih sosok tertentu. Ini namanya pembohongan publik. Lembaga survei yang seperti itu juga akan kehilangan kredibilitas. Hasil survei mereka akan dipandang sebelah mata oleh masyarakat.
Demikian dikatakan Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga dalam pernyataan kepada www.suaranasional.com, Ahad (18/4/2021).
Lembaga survei dipertanyakan kredibilitasnya, kata Jamiluddin ketika mengeluarkan rilis nama Airlangga Hartarto, Moeldoko, Muhaimin Iskandar, dan Yaqut Cholil Qoumas yang elektabilitas lumayan tinggi. “Padahal, selama ini elektabilitas mereka sangat rendah bahkan tidak muncul,” ungkapnya.
Tentu saja moncernya nama-nama tersebut menimbulkan tanda tanya. Sebab, dalam periode itu tidak ada gebrakan dari mereka yang menonjol sehingga dapat mengerek elektabilitasnya menjadi sangat tinggi.
Kata Jamiluddin, ada juga survei tokoh wanita yang dianggap layak dipilih bila pilpres digelar hari ini. Hasilnya, elektabilitas Puan Maharani paling tinggi. Kemudian diikuti Iriana Jokowi, Sri Mulyani, Khofifah Indar Parawansa, Tri Rismaharini, dan Grace Natalie.
“Hasil survei ini juga menimbulkan pertanyaan. Puan yang selama ini elektabilitasnya sangat rendah, tiba-tiba menjadi perempuan yang paling layak dipilih pada pilpres,” jelasnya.
Masalahnya, jangan sampai hal itu hanya dilakukan beberapa lembaga survei, tapi masyarakat akan mengeneralisasikan semua lembaga survei di Indonesia demikian. Kalau hal itu terjadi, maka hasil survei dari berbagai lembaga survei tidak lagi akan dipercayai masyarakat.
“Untuk mencegah hal itu, sebaiknya semua lembaga survei bersama-sama membuat kode etik yang menjadi acuan bagi semua lembaga survei. Melalui kode etik inilah nanti dapat diberikan sanksi bagi yang melanggar,” pungkasnya.