Di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kelompok radikal seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Front Pembela Islam (FPI) diberi kebebasan atas nama demokrasi.
“Padahal sejatinya FPI dan HTI ini adalah kelompok radikal yang anti kebebasan berekpresi. Tetapi keberadaan mereka dibela oleh kalangan demokrat naif dengan dalih kebebasan berserikat dan berkumpul,” kata politikus PSI Guntur Romli melalui Channel YouTube CokroTV, Sabtu (27/3/2021).
FPI dan HTI merupakan kelompok radikal yang membahayakan kebebasan berserikat dan berkumpul itu sendiri. Itulah sebabnya, Guntur Romli menilai selama sepuluh tahun masa kepemimpinan SBY dan Partai Demokrat mereka seakan-akan mendapatkan dukungan dari kelompok front demokrasi semu.
“Pada masa SBY itu juga ada dukungan-dukungan dari front demokrasi tetapi naif. Demokrasi diartikan kebebasan yang seluas-luasnya. Tidak ada filter, tidak ada perlawanan terhadap radikalisme, tidak ada perlawanan terhadap hate speech,” tutur Guntur Romli.
Mantan petinggi organisasi HTI, Ayik Heriansyah mengatakan, di era SBY, HTI dan FPI memanfaatkan ruang kosong itu untuk terus menjalankan aktivitas organisasinya. Bahkan, saking masifnya gerakan mereka sehingga bisa masuk hampir ke semua lapisan masyarakat.
“Mereka (HTI dan FPI) memanfaatkan peluang politik dan kebebasan berekspresi selama 10 tahun itu dengan menginfiltrasi segala lini, baik BUMN maupun swasta,” pungkasnya.