Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus memecat Moeldoko dari Kepala KSP atas tindakannya melakukan Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara.
“Manuver Moeldoko di KLB Partai Demokrat di Deli Serdang atas inisiatif pribadi tidak ada hubungannya dengan Presiden Jokowi. Tindakan Moeldoko itu membuat kegaduhan. Presiden Jokowi harus memecat Moeldoko,” kata Ketua Umum PPJNA 98 Anto Kusumayuda dalam pernyataan kepada www.suaranasional.com, Sabtu (6/3/2021).
Ia mengatakan, berdasarkan UU 9/98 Pemerintahan Jokowi tidak bisa melarang atau mendorong KLB Partai Demokrat di Deli Serdang. “Ini masalah internal Partai Demokrat sendiri. Ada upaya opini sesat yang mengaitkan Presiden Jokowi dengan KLB Demokrat,” papar Anto.
Menurut alumni Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Presiden Jokowi harus menertibkan para menteri dari partai politik yang berbuat kegaduhan. “Di saat Presiden Jokowi fokus mengatasi pandemi dan perekonomian, ada menteri dari parpol yang melakukan pertemuan konsolidasi 2024. Ini juga harus ditertibkan,” paparnya.
Kata Anto, Presiden Jokowi mempunyai target pada Juli 2021, pandemi berakhir. “Setelah pandemi berakhir ada peningkatan ekonomi. Harusnya para menteri membantu Jokowi untuk meningkatan perekonomian Indonesia bukan sibuk untuk kekuasaan politik 2024,” ungkap Anto.
