Publik akan mengaitkan kudeta di Partai Demokrat dikaitkan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) jika tidak mencopot Moeldoko dari jabatannya sebagai Kepala KSP.
“Jika Presiden @jokowi tidak mencopot Moeldoko maka wajar saja publik mengkaitkan tindakannya atas perintah Presiden,” kata aktivis Pro Demokrasi (ProDem) Nicho Silalahi di akun Twitter-nya @Nicho_Silalahi.
Nicho mengatakan seperti itu menanggapi berita dari CNN Indonesia berjudul “Moeldoko: Hanya Tiga Orang yang Bisa Bicara Wakili Istana”.
Kata Nicho, Moeldoko yang menjabat KSP segala pernyataannya tidak bisa dilepaskan dari Presiden Jokowi. “Jabatan Moeldoko di KSP itu melekat dengan Presiden, tindak tanduk Moeldoko tidak bisa dipisahkan dari jabatannya,” ungkapnya.
Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerima surat yang dikirimkan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Namun, Pratikno mengungkapkan, Presiden Jokowi tidak akan membalas surat terkait isu kudeta kepemimpinan di Partai Demokrat.
“Jadi kami sudah menerima surat itu. Kami rasa tidak perlu menjawab surat tersebut,” kata Pratikno di Jakarta, Kamis (4/2).
