Kebijakan biadab pemerintah memotong insentif tenaga kesehatan (Nakes) namun membayar gaji besar para buzzer.
“Hak nakes yang diujung tombak untuk menjaga kesehatan rakyatpun kalian potong. Tapi giliran Buzzer JAHANAM pemecah belah rakyat kalian perbesar biaya perawatannya,” kata aktivis Pro Demokrasi (ProDem) Nicho Silalahi di akun Twitter-nya @Nicho_Silalahi.
Nicho mengkhawatirkan adanya mogok kerja jika ada pemotongan insentif untuk para nakes di tengah melonjaknya Covid-19. “Jika para nakes total mogok kerja maka kita akan menyaksikan mayat bergelimpangan,” jelasnya.
Ia meminta pemerintah menghentikan gaji untuk para buzzer yang kerjanya selalu melakukan adu domba dan memecah belah bangsa. “Kalau buzzer mogok bagus,” ungkap Nicho.
Kata Nicho, harusnya pemerintah lebih memperhatikan para nakes di tengah melonjaknya penderita Covid-19. “Jika saja saya Penguasa maka lebih baik buang semua STAFSUS, BPIP dan Buzzer serta KOMNAS HAM bahkan OJK, dari pada biaya Mereka mending mengalokasikan dananya untuk bayar hak para nakes yang berjuang di garis depan,” jelasnya.
Kementerian Kesehatan angkat bicara terkait polemik pengurangan insentif tenaga kesehatan yang menangani pandemi COVID-19 pada tahun 2021.
Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dr Siti Nadia Tarmizi menjelaskan insentif tenaga kesehatan memang dikurangi, lalu diperluas juga untuk tenaga pendukung kesehatan seperti tenaga administrasi, sopir ambulans hingga pengurus jenazah COVID-19.
“Jadi kami memperluas sasaran sebenarnya penerima insentif nakes tetapi memang berarti ada pengurangan insentif nakes yang kemarin sudah berjalan di 2020,” kata Nadia dalam webinar Transparency International Indonesia, Rabu (2/3/2021).
“Tapi kita tahu banyak backoffice lainnya, tenaga administrasi penunjang yang juga bekerja untuk memberikan layanan untuk penderita covid-19. Petugas kebersihan, termasuk sopir ambulans atau pengurus jenazah itu juga kita berikan (insentif),” sambungnya.
