Wartawan senior Edy A Effendi menilai pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) baru milik pemerintah.
“MUI Baru, MUI Plat merah,” kata Edy di akun Twitter-nya @effendi____.
Sejumlah pengurus lama Majelis Ulama Indonesia (MUI) terdepak dari kepengurusan baru periode 2020-2025. Tokoh-tokoh yang terkenal kritis terhadap pemerintah seperti Ketua Dewan Pertimbangan MUI 2015-2020, Din Syamsuddin, tidak ada lagi dalam daftar. Begitu pula dengan sejumlah tokoh yang terkenal lekat dengan aksi 212 seperti Bachtiar Nasir, Yusuf Martak, dan Tengku Zulkarnain.
Di kepengurusan baru, mantan Rais Am PBNU Ma’ruf Amin terpilih menjadi Ketua Dewan Pertimbangan MUI. Di Wantim, ia memboyong beberapa pengurus harian MUI periode 2015-2020. Dua Wakil Ketua Umum MUI periode 2015-2020 yaitu Zainut Tauhid Sa’adi dan Muhyiddin Junaidi menjadi Wakil Ketua Dewan Pertimbangan 2020-2025. Sedangkan Ketua Umum MUI adalah Miftachul Akhyar, yang juga menjabat Rais Am PBNU hingga 2025. Dengan demikian, Ketua Umum dan Dewan Pertimbangan MUI berasal dari PBNU.
