Kebijakan Amerika Serikat (AS) di bawah Joe Biden tidak berubah terhadap Laut Cina Selatan dan Cina. AS tetap menginginkan menguasai Laut Cina Selatan dan membendung pengaruh Cina di kawasan Asia.
Demikian dikatakan pengamat kebijakan publik Amir Hamzah kepada suaranasional, Senin (9/11/2020). “Joe Biden dari Partai Demokrat lebih intelektual dan santun dalam menyampaikan kepentingan AS di kawasan Laut Cina Selatan dan Asia,” ungkapnya.
Kata Amir Hamzah, kebijakan AS yang telah dilakukan Menlu Mike Pompeo maupun Menhan Mark T Esper di era Donald Trump terhadap Indonesia tetap tidak berubah ketika Joe Biden berkuasa. “Pembicaraan Menlu Mike Pompeo dengan Retno Marsudi maupun Jokowi. Prabowo dengan Mark T Esper tidak berubah dengan perubahan kekuasaan AS di bawah Joe Biden,” jelas Amir Hamzah.
Dalam menghadapi kebiijakan AS itu, menurut Amir Hamzah, Indonesia perlu ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan (ipoleksosbudhankam) yang terintegrasi.
“Bagaimana kita memiliki konsep ipoleksosbudhankam yang terintegrasi, sehngga kedaulatan terlindungi. Diperlukan ipoleksosbudhankam saling memperkuat,” ungkapnya.
Menurut Amir Hamzah, CIA akan tetap mengendalikan siapapun yang terpilih menjadi Presiden AS.
“Di AS siapapun presiden yang menang di bawah kendali CIA. Di AS ada dua jenis pemerintah yaitu pemerintah resmi dan invisible goverment. Dan invisible government di bawah kendali CIA. Ada kebijakan-kebijakan yang dilakukan resmi di bawah invisible goverment,” jelasnya.
Amir Hamzah mengatakan, Joe Biden mencoba merangkul kelompok Islam di AS dengan mengutip hadits setelah memenangkan Pilpres AS. Joe Biden juga mendatangi komunitas Islam dan berjanji memberikan peluang secara terbuka umat Islam di AS. “Biden juga berjanji membuka kembali perwakilan Palestian yang ditutup Donald Trump,” papar Amir Hamzah.
Walaupun mencoba merangkul kelompok Islam, kata Amir Hamzah, Joe Biden menerapkan sekulerisasi di berbagai negara. “Joe Biden memberikan peluang kepada kelompok LGBT dan mendukung perkawinan sejenis. Ini sangat bertentangan dengan syariah Islam,” jelas Amir Hamzah.
