Gerakan pembangkangan sipil bukan saja harus fokus pada aksi unjuk rasa saja, tetapi aksi ini harus didorong dengan boikot bayar pajak.
Demikian dikatakan aktivisi Pro Demokrasi (ProDem) Nicholas Frans Giskos di akun Facebook-nya.
Kata Nicholas, gerakan pembangkangan sipil termasuk boikot bayar pajak harus diikuti mengajak masyarakat tidak lagi belanja di supermarket, mal, minimarket tapi beralih ke warung kelontong milik tetangga ataupun pasar-pasar tradisional.
“Karena jika kita belanja di warung kelontong ataupun pasar tradisional maka keuntungan buat pemilik warung tetangga kita sendiri sehingga tidak menggangu perekonomian di sekitar kita,” ungkapnya.
Nicholas mengatakan, jika belanja di supermarket, mal ataupun mini market memberikan keuntungan pada para taipan. Kalau belanja di warung kelontong maupun pasar tradisional dapat menghemat serta mengurangi pembayaran pajak dari tempat-tempat yang dikuasai para taipan itu,” ungkapnya.
Pembangkangan sipil, kata Nicholas diikuti dengan menghindari tempat-tempat nongkrong seperti restoran, cafe dan lain-lain sebab di sana sudah ada pajak PPN 10%.
Lebih baik nongkrong di kaki lima dan belaja di pinggir jalan dengan PKL, sebab juga bisa melakukan penghematan dan rasanya juga tidak kalah dari tempat nongkrong restoran, cafe dll sebab para pemilik tempat itu mayoritas kelas menengah atas. “Nah dari pada ngasi keuntungan bagi kelas menengah atas lebih baik bantu pedagang kaki lima untuk bertahan di tengah pandemik yang tidak jelas ini,” ungkapnya.
