Demonstrasi di berbagai daerah yang menolak UU Omnibus Law menunjukkan pemerintah tidak memahami kecewaaan masyarakat.
“Dengan banyaknya aksi demo dan penolakan oleh berbagai elemen, mestinya Pemerintah memahami suasana psikologis dan kekecewaan masyarakat,” kata Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti di akun Twitter-nya @Abe_Mukti.
Abdul Mu’ti mengatakan, pemerintah perlu mengadakan dialog secara terbuka kepada kelompok masyarakat yang menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja. “Perlu dialog dengan elemen masyarakat, terutama dengan yang berkeberatan,” ungkapnya.
Kata Abdul Mu’ti, Pemerintah hendaknya tidak menggunakan pendekatan kekuasaan semata-mata dalam menghadapi penolakan UU Omnibus Law Cipta Kerja.
Demonstrasi menolak disahkannya omnibus law UU Cipta Kerja masih terjadi di berbagai daerah di Indonesia, hingga Kamis (8/10/2020).
Banyak dari aksi yang dilakukan oleh buruh dan mahasiswa tersebut berakhir dengan ricuh. Ada yang membakar ban, merusak mobil polisi, hingga merobohkan gerbang kantor pemerintahan. Untuk membubarkan massa, polisi menggunakan gas air mata, water cannon dan sebagainya.
