Rezim Joko Widodo (Jokowi) represif terhadap kelompok Islamis dan tidak ramah terhadap keberagamaan di Indonesia.
“Represi negara dapat terjadi dalam berbagai bentuk,” kata Profesor Australian National University (ANU), Greg Fealy dalam tulisan di East Asia Forum, Ahad (27/9/2020) dikutip dari suara.com.
Kata Greg Fealy, Rezim Jokowi melakukan pemantauan terhadap kelompok Islamis di berbagai lembaga negara.
“Pegawai negeri, akademisi dan guru yang dianggap oleh badan keamanan negara aktif dalam kelompok-kelompok yang dicurigai sebagai kelompok Islamis dapat dimasukkan dalam ‘daftar pantauan’,” ungkapnya.
Greg Fealy mengatakan, kelompok Islamis menggambarkan umat Muslim yang berusaha menjadikan hukum dan nilai-nilai Islam sebagai bagian sentral dari kehidupan publik dan struktur negara.
Ini bisa merujuk pada berbagai kelompok, dari mereka yang membentuk partai dan mengikuti pemilu dalam sistem demokrasi hingga jihadis militan yang menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan mereka.
Menurut Fealy, tujuan negara menekan kebijakan-kebijakan itu tak hanya bersifat untuk kepentingan negara semata, melainkan demi menekan kaum islamis dalam mengekspresikan diri.
“Tujuannya tampaknya untuk menekan kaum Islamis agar melepaskan keyakinan mereka atau berhenti mengungkapkan pandangan mereka secara terbuka dan mengatur di tempat kerja,” beber Fealy.
Greg Fealy menegaskan bahwa tindakan represif terhadap kaum Muslim konservatif turut dipicu kompisisi partai koalisi dalam pemerintahan Jokowi.
“Terutama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), telah melihat Islamisme sebagai ancaman eksistensial bagi Indonesia dan tradisi netralitas agama konstitusional dan inklusivitas sosial,” kata Fealy.
PDIP dan partai-partai koalisi pemerintahan disebut Fealy punya anggapan bahwa para Islamis adlah pemecah belah bangsa karena hanya mementingkan pandangan Muslim dan hukum Islam dalam masyarakat dan bernegara.
Pemerintahan Jokowi dan partai-partai koalisi disebutnya sangat khawatir dengan gerakan kelompok-kelompok Islamis yang terbukti mampu mengubah dinamika pemilihan gubernur DKI Jakarta pada 2017 silam.
“Gubernur dengan latar belakang Kristen China (Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok) yang diduga menghujat Al-Qur’an, tampaknya akan meraih kemenangan besar sebelum tuduhan penistaan agama,” kata Fealy.
