Presiden Joko Widodo (Jokowi) diduga dikendalikan taipan dengan menolak menunda Pilkada 2020 di saat pandemi Covid-19 melandaa Indonesia.
“Presiden Jokowi melalui Jubir Fadjoel Rachman menolak Pilkada 2020 karena ada kepentingan taipan dari masing-masing calon kepala daerah. Taipan ini diduga mengendalikan Jokowi,” kata pengamat kebijakan publik Amir Hamzah kepada suaranasional, Senin (21/9/2020).
Menurut Amir Hamzah, harusnya Presiden Jokowi mendengar aspirasi dua ormas Islam terbesar di Indonesia NU dan Muhammadiyah yang meminta menunda Pilkada 2020. “Harusnya Pak Jokowi berterima kasih kepada NU, Muhammadiyah dan Pak Gatot Nurmantyo yang mengingatkan Jokowi agar tidak melanggar konstitusi dengan menunda Pilkada 2020,” papar Amir Hamzah.
Menolak menunda Pilkada 2020, kata Amir Hamzah Jokowi bisa dianggap melanggar konstitusi karena membiarkan rakyat terkena Covid-19. “Yang diatur dalam konstitusi itu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Ini yang menjadi dasar konstitusi untuk menunda Pilkada 2020 di saat Covid-19,” jelasnya.
Amir mengatakan, berdasarkan data riset LP3ES, jika Pilkada 2020 tidak ditunda, penduduk Indonesia yang berpotensi terkena Covid-19 34 juta. “Ini sangat berbahaya, Presiden Jokowi harus memikirkan kesehatan rakyat daripada kepentingan taipan,” paparnya.
Presiden Jokowi tak setuju jika Pilkada 2020 harus ditunda. Juru Bicara Presiden Jokowi, Fadjroel Rachman mengatakan, Pilkada 2020 tetap digelar Desember mendatang.
“Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 tetap sesuai jadwal, 9 Desember 2020, demi menjaga hak konstitusi rakyat, hak dipilih dan hak memilih,” kata Fadjroel dalam keterangan, Senin (21/9).
Fadjroel mengatakan, Jokowi tak setuju Pilkada 2020 ditunda karena tak ada satu negara pun yang bisa memprediksi kapan wabah corona berakhir.
“Presiden Joko Widodo menegaskan penyelenggaraan pilkada tidak bisa menunggu pandemi berakhir, karena tidak satu negara tahu kapan pandemi COVID-19 akan berakhir,” ujarnya.
Lebih lanjut, Fadjroel mengatakan, toh banyak negara lain di dunia yang tetap menjalankan pemilu di tengah pandemi corona. Menurut dia, Indonesia bisa menjadikan hal ini sebagai contoh.
“Pilkada di masa pandemi bukan mustahil. Negara-negara lain seperti Singapura, Jerman, Prancis, dan Korea Selatan juga menggelar Pemilihan Umum di masa pandemi,” ujarnya.
