Rezim Joko Widodo (Jokowi) bisa berhenti di tengah jalan jika tidak mempersiapkan secara baik resesi ekonomi. Ancaman resesi ekonomi menjadi ancaman nyata bangsa Indonesia.
Demikian dikatakan aktivis Malapetaka Limabelas Januari (Malari) 74 Salim Hutadjulu kepada suaranasional, Jumat (28/8/2020). “Jokowi harus harus menghapus anggaran untuk buzzer karena sangat tidak bermanfaat,” ungkapnya.
Kata tahanan politik era Soeharto ini, Jokowi harus memprioritaskan kepentingan rakyat daripada korporasi besar dalam berbagai kebijakannya. “Selama Jokowi berkuasa, korporasi besar mendapat karpet merah seperti pemerintah mengusulkan RUU Omnibus Law dan saat ini dibahas di DPR,” papar Salim.
Salim mengatakan, berbagai ketidakadilan juga diperlihatkan Rezim Jokowi seperti kasus Denny Siregar maupun pengambilan secara paksa tokoh adat di Kalimantan. “Rakyat meminta keadilan, siapa yang melanggar hukum harus dihukum tidak peduli dekat dengan penguasa,” jelasnya.
Selain itu, kata Salim, saat ini tingkat kepercayaan kepada pemerintahan Jokowi sangat turun drastis. “Rakyat sangat kecewa kepada Rezim Jokowi harga kebutuhan pokok naik. Belum lagi masalah pulsa untuk pendidikan online,” pungkasnya.
