PPJNA 98: Kapolri & Panglima TNI Harus Tindak Tegas KAMI, Eks HTI, Konglomerat Hitam serta Oligarki Orde Baru

Kapolri dan Panglima TNI harus menindak tegas secara hukum Konspirasi KAMI, Eks HTI, Konglomerat Hitam & Oligarki Orde Baru.

Demikian dikatakan Perhimpunan Pergerakan Jejaring Nasional Aktivis (PPJNA) 98 Anto Kusumayuda dalam pernyataan kepada suaranasional, Kamis (27/8/2020). “Konspirasi jahat KAMI, Eks HTI, konglomerat hitam dan Oligarki Orde Baru tersebut jangan terjadi pembiaran dari aparat penegak hukum,” ungkap Anto.

Menurut alumni Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) ini, Eks HTI sudah jelas jelas dalam garis perjuangan dan idiologi gerakannya menolak sistem demokrasi, Pancasila dan UUD 45. “Itu sebagai salah satu fakta upaya dan gerakan makar yang mereka lakukan,” ungkapnya.

Sekjen PPJNA 98 Abdul Salam Nur Ahmad mengatakan, konspirasi jahat KAMI, Eks HTI, Konglomerat Hitam dan Oligarki Orde Baru memanfaatkan situasi masa pandemi Covid 19.

“Mereka mengeksploitasi secara politis situasi sulit ekonomi akibat pandemi, agar rakyat marah dan menyalahkan Pemerintahan Jokowi dengan tujuan utamanya menggulingkan pemerintahan Jokowi,” ungkap pria yang pernah berjalan dari Bandung-Jakarta dalam rangka menjatuhkan Rezim Orde Baru ini.

Abdul Salam meminta Panglima TNI dan Kapolri melakukan langkah langkah penyelidikan dan penegakkan hukum tanpa pandang bulu terhadap pihak-pihak yang ingin melakukan makar yang dibangun oleh konspirasi pergerakan eks HTI, pergerakan KAMI, Konglomerat Hitam dan Oligarki Orde Baru karena akan mengancam keamanan nasional dan kedaulatan NKRI.

“Untuk menjaga keamanan nasional dan kedaulatan NKRI serta menyelamatkan Indonesia dari ancaman Covid-19, Kapolri dan Panglima TNI menggerakan dan mengintruksikan jajarannya dari pusat sampai daerah untuk mengawal dan mengamankan kebijakan Presiden Jokowi dalam penanganan Covid-19,” jelasnya.

Kata Abdul Salam, Presiden Jokowi tidak boleh bekerja sendiri dalam menghadapi Covid-19 maupun konspirasi jahat KAMI, Eks HTI, konglomerat hitam & Oligarki Orde Baru. “Jangan biarkan Presiden Jokowi sebagai Panglima Tertinggi TNI/Polri bekerja sendiri harus didukung dengan loyalitas tinggi dari Polri dan jajaran TNI,” pungkas Abdul Salam.

Simak berita dan artikel lainnya di Google News