Oleh: Adian Radiatus
Konsistensi Pemprov DKI Jakarta dibawah duet kepemimpinan Anies – Ariza menangani penyelarasan PSBB ke masa Transisi patut diapresiasi dari sisi profesionalitas manajemen penanganan bencana spesifik sejenis Pandemi Covid19 ini.
Kriteria yang diambil antara lain kepatuhan warga atas protokol keamanan kesehatan yang ditentukan, kedua kesiapan kedaruratan di instalasi perawatan khusus, ketiga ‘transition positive rate’ nya sesuai standar WHO dan keempat tingkat kesungguhan aparatur Pemprov terhadap upaya menyukseskan masa transisi ini menuju kenormalan baru.
Jadi ini semua adalah sebuah pekerjaan besar bukan saja soal kemanusiaan tetapi juga cara bertanggung jawab menjaga dan menghantar kehidupan warganya menuju new normal kembali bila saatnya tiba.
Proses pasca transisi ini bila berhasil selanjutnya akan diikuti dengan transisi tahap dua yang mencakup penambahan pergerakan aktifitas hingga mencapai 75 – 80 persen dari penerapan sebelumnya.
Hal ini jelas sekali merupakan langkah-langkah terbaik dan bijak bila dikaitan dilarangnya pemberlakuan Lock Down diawal serangan pandemi ini. Pemprov DKI secara tersirat tampak harus menghadapi sikap Pemerintah Pusat yang ambivalen terkait langkah yang diambil Gubernur Anies. Sementara keselamatan warga adalah tugas nyata dan maha berat yang harus ditanganinya.
Diawal kedatangan pandemi itu Pemerintah Pusat tidak ingin terlihat menghalangi langkah-langkah Anies Baswedan, namun berbagai pernyataan yang saling bertolak belakang akhirnya membuat warga mahfum. Wabah saja ingin dijadikan ajang politik pencegatan dan pencitraan. Begitu kira-kira pendapat netizen Ibukota.
Sejauh ini upaya itu tampak tidak berhasil namun Pemerintah Pusat tidak kehilangan citranya lantaran sikap hormat dan respek yang ditunjukan oleh Gubernur Anies. Bahkan sejumlah buzzer ganas antianies memilih bungkam setelah merasakan ketepatan langkah-langkah sang Gubernur. Ini soal nyawa bukan soal cari nama.
Oleh karena itu jelas sekali upaya menuju ‘New Normal’ ini adalah pekerjaan serius terhadap keberlangsung an hidup tidak hanya untuk warga Jakarta semata, tetapi juga kepada seluruh warga daerah-daerah lainnya.
Menjadikan tugas maha berat ini seakan suatu ajang perlombaan mengindikasikan rendahnya kesadaran terhadap nilai peradaban kemanusiaan dan lebih mengedepankan nilai materialistik belaka.
Dengan demikian beruntung dan bersyukurlah Pemprov Jakarta tidak termasuk dalam daftar penilaian juri terkait potensi menuju New Normal, karena Wabah ini sudah mengganggu kehidupan yang sangat vital bagi rakyat.
Pandemi Covid19 ini bukanlah suatu karnaval dan proses menuju New Normal itu bukanlah pula sebuah Lomba Karnaval…
