Bantuan sosial berupa sembako yang digulirkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah didistribusikan di Blora Jawa Tengah. Namun, bantuan senilai Rp200.000 itu diduga banyak yang tidak tepat sasaran sehingga dikeluhkan masyarakat.
“Saya ingin menyampaikan tentang bantuan sosial. Bansos di Blora sumbernya banyak, ada dari Presiden (Pusat), Kemensos, Pemprov, Kabupaten, dan Pemerintah Desa,” kata Bupati Blora Djoko Nugroho, Senin (11/5/2020).
Menurut Djoko, saat ini yang sudah diterima masyarakat adalah bantuan dari Presiden berupa sembako senilai Rp200.000 per KPM (Keluarga Penerima Manfaat). Kemudian BST (Bantuan Sosial Tunai) dari Kemensos senilai Rp600.000 per bulan juga mulai dicairkan dalam bentuk tunai tiap KPM.
Djoko menerangkan, penyaluran bantuan dari Presiden dan Kemensos itu didasarkan pada data dari Badan Pusat Statistik (BPS).
Menurutnya, Pemkab tidak memiliki punya kewenangan untuk mengubah data dari BPS itu.
“Kita sadar penyalurannya banyak yang tidak tepat sasaran, dan inilah yang sedang kita evaluasi untuk diusulkan kepada Pemerintah Pusat agar bisa melakukan perbaikan data. Contoh di Sambong ada seorang PNS masih terima bantuan. Mohon maaf Pemkab Blora tidak punya kewenangan untuk mengubah,” ujarnya.
Sebagai solusi, kata dia, pemkab akan mendata orang-orang yang belum masuk data bantuan dari pusat, melalui masing-masing kepala desa dan lurah. Data inilah yang akan diberikan bantuan dari Pemkab Blora dan kades (BLT Dana Desa) pada 15 Mei 2020.
“Insyaallah dengan cara seperti ini, kemungkinan yang selama ini terlewat akan bisa tertangani, kemungkinan tidak tepat sasaran bisa diperkecil. Dengan catatan data yang disusun masing-masing desa benar dan sesuai kenyataan di lapangan,” ucapnya.
(Inews)
