Ketua Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono meragukan data pendistribusian bantuan sosial (bansos) yang didistribusikan pada tahap pertama hanya salah sasaran 1,6 persen dari 1,2 juta orang yang berhak menerima. Menurut dia, data yang salah sasaran yang disampaikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, lebih besar dari angka tersebut.
Berdasarkan fakta di lapangan, dia menemukan banyak sekali warga yang tidak berhak justru mendapatkan bansos. Banyak juga dia temukan data penerima bansos yang telah meninggal dunia.
“Saya menduga lebih dari 1,6 persen. Pak Anies kan berbicara data. Saya berbicara dari keluhan masyarakat karena kami sering terjun ke lapangan. Faktanya masih banyak seperti itu,” ujar Gembong, Ahad (3/5) dikutip dari Harian Nasional
Gembong mencontohkan, di Kebayoran Lama sebagian besar warga yang berhak mengeluh tidak mendapat bansos. Warga malah menyalahkan perangkat RT/RW setempat karena tidak sesuainya data penerima dengan kondisi di lapangan sebab mengira data penerima berasal dari RT/RW. Padahal, mereka hanya bertugas mendistribusikan bansos berdasarkan data dari Pemprov DKI Jakarta.
Data yang digunakan Pemprov DKI Jakarta, kata Gembong, juga sudah tidak valid lagi. Untuk itu, dia meminta Pemprov dapat melibatkan peran RT/RW untuk mengecek ulang kebenaran data penerima bansos dengan kenyataan di lapangan sebab mereka yang tahu persis kondisi warganya.
“Jadi harus ada crosscheck. Crosscheck-nya langsung di tengah-tengah masyarakat. Yang melakukan croscek harus RT atau RW, kemudian dievaluasi dengan usulan dan masukan dari RT dan RW sehingga akan lengkap dari data yang ada,” ujar Gembong.
Dia berharap pendistribusan bansos tahap kedua dapat lebih tepat sasaran. Selain itu, tidak ada lagi jadwal pendistribusian yang molor akibat kurangnya bahan pasokan sehingga masyarakat betul-betul mendapatkan perhatian dari pemerintah dalam menghadapi COVID-19.
Gubernur Anies Baswedan berjanji terus mengolah data penerima bansos yang beberapa waktu lalu dinilai tidak tepat sasaran. “Penghentian bansos untuk tahap dua ini agar kami juga bisa mengevaluasi pemberian tahap pertama di mana saja kelurahan yang belum dan berapa,”ujarnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengawal pemberian bansos Presiden. Bantuan yang disediakan pemerintah sebanyak 1,3 juta paket untuk keluarga penerima manfaat (KPM).
Ia mengaku data penerima untuk wilayah Jakarta masih belum baik. ”Sebab ini serba mendadak. Biar begitu bukan berarti tidak diberikan, sambil berjalan diperbaiki. Kami minta tolong RT dan RW ikut bantu mendata,”katanya.
