Masinton Pasaribu yang mengkritik Perppu tentang penanganan virus corona baru (Covid-19) sebagai langkah PDIP agar dianggap berpihak kepada rakyat.
Demikian dikatakan pengamat politik Muhammad Yunus Hanis dalam pernyataan kepada suaranasional, Senin (20/4/2020).
Menurut Yunus, Perppu penanganan Covid-19 yang dikeluarkan Presiden Jokowi menjadi tanggungjawab partai penguasa dan PDIP. “Opini yang ingin dibangun Masinton bahwa PDIP mengkritik kebijakan yang tidak berpihak rakyat,” ungkapnya.
Kata Yunus, rakyat dipertontonkan akrobat politik Masinton dan PDIP. “Rakyat sudah tahu cara PDIP meraih simpati ke rakyat,” paparnya.
Yunus mengatakan, kemungkinan Mahkamah Konstitusi (MK) memenangkan pemerintah dalam menghadapi gugatan Perppu Corona yang dilakukan Amien Rais Cs.
“MK sekarang ini sudah tidak independen lagi. Dan kalaupun MK memenangkan Amien Rais Cs pemerintah tidak akan menjalankan,” jelasnya.
Politikus PDIP Masinton Pasaribu menjelaskan sejumlah alasan mengapa dirinya menyebut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No. 1 tahun 2020 yang diterbitkan Presiden Joko Widodo sebagai kepentingan nyata oligarki. Pula, alasan dirinya menyebut Perppu menyabot UUD 1945.
“Kepentingan segelintir orang yang menggunakan kuasa pengaruhnya di Istana untuk mendikte kebijakan negara sesuai keinginan segelintir kaum oligarki,” ujarnya melalui pesan singkat, Sabtu (18/4).
