by

Benturkan Agama dan Konstitusi, Ketua BPIP Hancurkan Negara Indonesia

Ketua Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Prof. Yudian Wahyudi menghancurkan negara atas pernyataanya kontitusi harus di atas kitab suci. Pernyataan itu mempertentangan konstitusi dengan kitab suci.

“Belum lagi pernyataan Agama busuh terbesar Pancasila. Sekarang muncul pernyataan konstitusi harus di atas kitab suci. Pernyataan tersebut membenturkan kitab suci dan kitab suci,” kata pengamat politik Muhammad Yunus Hanis, Ahad (16/2/2020).

Menurut Yunus, pernyataan Yudian Wahyudi itu sama saja menghancurkan negara Indonesia. “Indonesia dibangun berdasarkan dari kitab suci,” ungkapnya.

Kata alumni pasca sarjana sosiologi UGM ini, harusnya Ketua BPIP mengatakan, konstitusi sudah selaras dengan kitab suci. “Karena di dalam kitab suci terdapat nilai-nilai yang sesuai dengan konstitusi,” papar Yunus.

Baca juga:  Paket Ekonomi Jokowi Jilid 16 Sangat Liar & Bahaya

Menurut Yunus, rakyat akan menyorot negatif keberadaan BPIP setelah berbagai pernyataan kontroversi Yudian Wahyudi.

“Rakyat makin tidak percaya kepada BPIP,” jelas Yunus.

Sebelumnya, Kepala BPIP Yudian Wahyudi mengimbau semua umat beragama untuk menempatkan konstitusi di atas kitab suci dalam berbangsa dan bernegara. Adapun untuk urusan beragama, kembali ke masing-masing pribadi masyarakat.

“Saya mengimbau kepada orang Islam, mulai bergeser dari kitab suci ke konstitusi kalau dalam berbangsa dan bernegara. Sama, semua agama. Jadi kalau bahasa hari ini, konstitusi di atas kitab suci. Itu fakta sosial politik,” kata Yudian, Kamis (13/2/2020) dikutip dari Tempo.

Baca juga:  Amuk Massa Diduga Al Kitab Dibakar di Jayapura, Terlihat Siapa yang Anarkis

Yudian mengatakan, imbauan itu bukan berarti merendahkan agama. Sebab, kitab suci dan konstitusi merupakan perpaduan antara ilahi dan wadhi yang diselesaikan dengan kesepakatan atau ijma.

Menurut dia, hukum Tuhan tertinggi yang mengatur kehidupan sosial politik bukanlah kitab suci. “Kalau Islam, bukan Quran dan hadist dalam kitab, tapi adalah konsensus atau ijma,” ujarnya.

Loading...
Loading...

loading...

News Feed