by

Ada Jokowi di Balik Kembalinya ‘Ahok’ Basuki Tjahaja Purnama

Presiden Jokowi telah buka suara soal akan masuknya Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjadi jajaran pejabat tinggi di salah satu Badan Usaha Milik Negara. Sebelumnya, keduanya pernah bekerja sama di DKI Jakarta. Jokowi sebagai Gubernur DKI, Ahok sebagai wakilnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, kinerja Ahok sudah diketahui banyak orang, sehingga layak mendapat posisi di BUMN.

“Kita tahu kinerjanya Pak Ahok, dan ini masih dalam proses seleksi,” kata Jokowi saat dijumpai di Istana Kepresidenan, Kamis (14/11/2019).

Jokowi tak mengelak saat ditanya apakah masuknya nama Ahok merupakan rekomendasinya. Ia hanya mengatakan bahwa semuanya masih dalam proses seleksi. Jokowi juga tidak menjawab soal di mana Ahok akan ditempatkan.

Baca juga:  PDIP Ingatkan Keras Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Ada Apa?

Sebelumnya, Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga, memberikan petunjuk bahwa Ahok akan mendapat posisi di BUMN yang berpengaruh terhadap hajat hidup orang banyak. Spekulasi muncul ke PLN dan Pertamina. Kabar terkuat dari sumber CNBC Indonesia, memang Ahok bakal menjadi komisaris utama Pertamina.

Tapi, pemilihan Ahok menjadi pejabat BUMN bisa memancing polemik. Mengingat rekam jejak Ahok sebelumnya yang sempat menjalani pidana karena kasus penistaan agama.

Terkait hal ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) pun buka suara. Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas mengatakan tidak masalah jika Ahok menjadi bos di salah satu perusahaan BUMN. Menurut dia, semua pihak tak punya dasar untuk menghalangi Ahok menjadi petinggi di perusahaan plat merah sebagaimana diwacanakan Presiden Joko Widodo tersebut.

Baca juga:  Terima Tongkat Tunggal Panaluan, Jokowi Ingin Sakti dan tak Lengser

“Kalau Ahok menista agama itu sudah jelas. Tapi dia kan sudah dihukum. Kecuali kalau nanti dia menista agama lagi,” ujar Anwar kepada seperti dikutip dari CNN Indonesia.

Ia malah heran jika ada yang menghambat atau menghalangi Ahok berkarir di sana.”Kalau misalnya Ahok dikasih jabatan komisaris atau dirut BUMN sih sah-sah saja. Atas dasar apa menghambat atau menghalangi Ahok?” pungkas Anwar.[cnbc]

loading...

Loading...

News Feed