Erick Thohir Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memberi sinyal tak keberatan dengan status mantan narapidana alias napi yang melekat di mantan gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Ahok sendiri disebut-sebut bakal menduduki kursi petinggi di salah satu perusahaan pelat merah.
Erick tidak memberikan sikap jelas atas status Ahok ketika ditanya awak media. Namun, ia tidak pula memberi sinyal bahwa status itu akan memberatkan jalan Ahok untuk berkarir di BUMN.
Ia hanya menekankan status mantan napi Ahok tentu sudah dipertimbangkan oleh para ahli yang ada di Kementerian BUMN.
“Kan sudah ada ahlinya, tanya ke ahlinya saja. Kan kami korporasi, kami percaya good corporate governance dan beliau punya kontribusi,” ujar Erick di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (14/11).
Lebih lanjut, Erick meminta publik tidak terlalu membesar-besarkan penawaran pemerintah akan jabatan petinggi BUMN kepada Ahok. Sebab, yang terpenting, katanya, sosok yang nantinya akan berada di BUMN merupakan tokoh yang benar-benar bisa membangun perusahaan.
“Jangan hanya fokus ke Pak Ahok, nanti ada dua wakil menteri, komisaris utama yang lain juga kami kenalkan,” katanya.
Di sisi lain, Erick enggan memberi kepastian terkait penempatan Ahok di BUMN mana. “Kemarin nanyanya dirut Bank Mandiri sama BTN, sekarang ganti lagi, nanti minggu depan ganti lagi,” candanya.
Sebelumnya sempat beredar spekulasi di publik bahwa Ahok akan menahkodai PT Pertamina (Persero). Namun, Erick enggan membenarkan kabar tersebut.
“Semua pasti ada TPA (Tim Penilaian Akhir), nanti kami lihat. Saya tidak bisa komentar. Segera nanti mungkin awal Desember (penetapan Ahok),” ungkapnya.
Kendati begitu, Ahok membenarkan soal komunikasinya dengan Erick. Ia menyatakan sempat membahas beberapa BUMN bersama mantan Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf itu.
“Iya, ada singgung PT Sarinah, Krakatau Steel juga,” pungkas Ahok.