Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) bisa ditekan PBB melalui Lembaga Dana Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNICEF) karena melarang pelajar demonstrasi.
“UNICEF sudah mengingatkan pemerintahan Jokowi tidak melarang pelajar berdemo. Jika melarang pemerintah Jokowi bisa ditekan PBB,” kata aktivis Malari 74 Salim Hutadjulu dalam pernyataan kepada suaranasional, Rabu (2/10/2019).
Kata tahanan politik era Orde Baru ini, demonstrasi bagi pelajar dilindungi undang-undang. “Di belahan dunia manapun pelajar boleh berdemo. Di Indonesia pelajar juga dijamin konstitusi menyampaikan pendapat di muka umum,” ungkapnya.
Menurut Salim, demonstrasi bagi pelajar merupakan pendidikan politik dan bentuk kepedulian terhadap bangsa dan negara. “Kalau sampai pelajar yang ikut berdemo diberi sanksi berarti tidak membaca undang-undang,” paparnya.
Salim mengatakan, pelajar setingkat STM/SMK/SMA sudah tingkat remaja. “Mereka tingkatannya sudah remaja,” jelas Salim.
Sebelumnya UNICEF meminta pemerintah Indonesiatetap menjunjung tinggi hak anak-anak yang ikut demonstrasi selama sepekan terakhir.
UNICEF meminta pihak berwenang Indonesia tetap memberikan kebebasan berekspresi dan menjamin keamanan anak-anak dari kekerasan dan intimidasi menurut hukum nasional dan internasional selama mereka berunjuk rasa.
“Kita harus tetap waspada dalam menegakkan dan melindungi hak-hak anak setiap saat. Anak-anak dan remaja di Indonesia memiliki hak mengeskpresikan diri dan terlibat dialog dalam masalah yang mempengaruhi mereka,” kata Perwakilan UNICEF Debora Comini melalui pernyataannya pada Selasa (1/10).
