Apa yang diharapkan oleh Presiden Grab Indonesia Ridzki Kramadibrata saat menemui Menko Maritim Luhut Binsar meminta pemerintah membebaskan taksi online dari aturan ganjil genap DKI Jakarta dianggap sebagai kewajaran.
“Menurut kami penerapan ganjil genap sangat berpengaruh pada pendapatan pengemudi taksi online. Sehingga kami harap ada pengecualian kepada taksi online sehingga memudahkan masyarakat menggunakan taksi online,” Kata Ketua Presidium Ikatan Polisi Mitra Masyarakat Indonesia Suta Widhya SH, Kamis (29/8) siang di Jakarta.
Menurut Suta selama ini keberadaan taksi online membantu kestabilan ekonomi bagi para pengemudi ,” lanjut Suta.
Suta menjelaskan beberapa pertimbangan mengapa taksi online harus diberi pengecualian. Pertama, Taksi online dinilai sebagai transportasi publik dan mendukung program pemerintah untuk menurunkan penggunaan kendaraan pribadi.
Kedua, sehari taksi online diperkirakan mengangkut 10 hingga 20 perjalanan dalam sehari sebelum ada pemberlakuan ganjil genap. Namun, sejak ada ketentuan yang tidak akomodatif tersebut, mempengaruhi pendapatan taksi online.
Suta menganggap sangat wajar bila ganjil genap tidak berlaku pada taksi online. Agar pengemudi online tidak berkurang pendapatnya. Awalnya Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan merencanakan memberikan pengecualian bagi taksi online saat peraturan ganjil genap berlaku.
Sayang rencana tersebut masih dalam tahap pembahasan. Konon sedang dibicarakan dengan setiap pemangku kebijakan terkait mengenai nasib taksi online saat ganjil genap. Pihak Pemprop DKI Jakarta tidak ingin buru-buru menyimpulkan bahwa seperti apa keputusan akhir.
