Pejabat terkait harus mundur akibat listrik mati yang cukup lama di kawasan Jabodetabek.
“Kalau di luar negeri jika ada kejadian listrik mati hanya sebentar pejabatnya mengundurkan diri. Bahkan ada kepala pemerintahannya mundur akibat listrik mati,” kata aktivis Malari 74 Salim Hutadjulu kepada suaranasional, Senin (5/8/2019).
Menurut Salim, pejabat PLN tidak bisa meminta rakyat untuk bersabar atas listrik mati. “Rakyat selalu bayar listrik tepat waktu. Ketika terlambat langsung mati,” jelasnya.
Kata Salim, rakyat harus mendapat kompensasi atas mati listrik yang cukup lama. “Akibat listrik mati mendapat kompensasi bayar gratis satu bulan,” papar Salim.
Selain itu, tahanan politik era Orde Baru ini mengatakan, padamnya listrik menunjukkan gagalnya proyek 35 ribu MW Jokowi.
“Proyek yang terlalu ambisius tanpa dilihat kemampuan dana yang ada,” pungkasnya.
